Marahimin, Abdurrahman (2016) Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kppbc Tmp A Tangerang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan tema tersebut dikarenakan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan merupakan pencerminan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian, yaitu dengan meningkatkan industrialisasi dan percepatan arus perdagangan internasional. Dengan membuat Fasilitas berupa penangguhan bea masuk yang diberikan negara atas barang atau bahan baku impor yang akan diproses produksi di suatu kawasan tertentu di dalam negeri, dan hasil produksinya akan diekspor. Fasilitas ini disebut fasilitas kawasan berikat, karena diberikan terhadap perusahaan yang kegiatan produksinya dilakukan di suatu kawasan tertentu yang mendapat pengawasan DJBC. Kawasan Berikat merupakan salah satu bentuk dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Akan tetapi pemberian fasilitas kawasan berikat kepada perusahaan yang sudah dipercaya oleh negara sering disalahgunakan oleh oknum perusahaan yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk menganalisis Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dengan melakukan studi di KPPBC TMP A Tangerang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diinventaris oleh penulis dianalisis dengan teknik deskriptif yang diawali dengan melakukan wawancara pejabat dan petugas KPPBC TMP A Tangerang yang berhubungan langsung dengan fasilitas kawasan berikat. Selanjutnya dianalisis dan kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap wawancara. Dengan menggunakan metode seperti yang tertera di atas, penulis dapat menganalisis Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat yaitu dengan proses pemberian izin fasilitas, pelayanan barang fasilitas, dan pengawasan aktivitas perusahaan yang kemudian didalam proses pengawasan tersebut terdapat hambatan yang ditemukan dilapangan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/264/051611577 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 15:38 |
| Last Modified: | 19 May 2022 03:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112676 |
Preview |
Text
Jurnal_Implementasi_Pengawasan_Atas_Barang_Impor_Fasilitas_Kawasan_Berikat_Berdasarkan_Pasal_44_UU_No._17_Tahun_2006_Tent~1.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Implementasi_Pengawasan_Atas_Barang_Impor_Fasilitas_Kawasan_Berikat_Berdasarkan_Pasal_44_UU_No._17_Tahun_2006_Tentang_Kep~1.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |