Santoso, ChristianAdi (2016) Implementasi Kewajiban Pencantuman Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Dan/Atau Dewan Komisaris Dalam Penandatanganan Akta Jual Beli. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penuis mengangkat isu hukum atas implementasi kewajiban pencantuman persetujuan rapat umum pemegang saham dan/atau dewan komisaris dalam penandatanganan akta jual beli. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseragaman dalam mengimplementasi pembuatan akta yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau yang biasa dirangkap pula oleh Notaris terhadap kewajiban pencantuman persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris terhadap direksi Perseroan Terbatas yang mewakili PT sebagai pembeli dalam akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi kewajiban pencantuman persetujuan rapat umum pemegang saham dan/atau dewan komisaris dalam penandatanganan akta jual beli dalam kedudukannya sebagai pembeli? (2) Apa saja alasan pejabat pembuat akta tanah mencantumkan persetujuan RUPS dan/atau dewan komisaris dalam penandatanganan akta jual beli dalam kedudukannya sebagai pembeli? (3) Apa implikasi yuridis mencantuman persetujuan rapat umum pemegang saham dan/atau dewan komisaris dalam penandatanganan akta jual beli dalam kedudukannya sebagai pembeli? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa a. Para Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan suatu terobosan hukum dalam mengimplementasi pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ketika dituangkan ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 102 ayat (1) UUPT dan pasal 12 AD PT, pihak yang diwajibkan mencantumkan persetujuan RUPS dan/atau Dewan Komisaris adalah ketika Perseroan terbatas berposisi sebagai penjual, bukan pembeli. Namun PPAT juga memberlakukan hal yang sama terhadap PT sebagai pembeli. b. Terobosan hukum yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah didasari oleh alasan-alasan yang para PPAT dapat pertanggung jawabkan. Pada intinya, kesimpulan dari alasan-alasan tersebut merujuk pada satu alasan yaitu alasan keamanan atau secured. c. Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah mencantumkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris terhadap PT sebagai pihak pembeli dalam akta jual beli ternyata tidak berimplikasi secara yuridis terhadap keabsahan suatu akta tersebut.
English Abstract
In this thesis, the writer raised legal issue of the implementation of the bligation in the inclusion of shareholders general meeting and / or board of commissioners in signing deed of sale and purchase. The theme selection was motivated by the unevenness in implementing a deed bone by land deed official (PPAT) or commonly concurrently also by the notary to the obligations of the inblusion of the RUPS agreement and the Board of Commissioners to the directors of Limited Company who representing company as the buyer in the deed of sale and purchase. Based on the above matters, this paper raised the formulation of the problems as follows: !how does the implementation of abligations in the inclusion of shareholders general meeting and/or board of commissioners in the sales and purchase agreement in this capacity as a buyers? (2) any reason land deed official includes the agreement of General meeting and/or board of commissioners in the sales and purchase signing in his capacity as a buyer? (3) what are the juridical implications including general meeting of shareholders and/or board of commissioners in the sales and purchase signing in his capacity as a buyer? Then the wrinting of this thesis was using normative juridical method with statute apporoach and analytical approach. From the results of research by the above method, the writer obtain answers to the existing problems that: a. The Land Deed Officials perform a legal breakthrough in implementing article 102 sect. (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and article 12 of the Articles of Association of Limited Liability Company when it is poured into an agreement in the form of an authentic deed. In accordance with the provisions of article 102 sect. (1) Law of Limited Liability Companies and article 12 of the Articles of Association of Limited Liability Company, the parties required to include the approval of general meeting and.or board of the commissioners is when the limited liability company play as a seller, not the buyer. However, PPAT also takes similar measures to the PT as a buyer. b. Law breakthrough made by PPAT is constituted by reasons that the PPAT can be accounted for. In essence, the conclusion of these reasons refers to a reason that is for secured. c. PPAT actions including thtn approcal of the General Meeting of shareholders and/or board of commissioners of Limited Liability Company as a buyer in the deed of sales and purchase in reality does not implicate judicially against the cality of the deed.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/26/ 051603552 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 09:42 |
| Last Modified: | 21 Apr 2016 09:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112671 |
Actions (login required)
 |
View Item |