Ramadhani, Rizki Amalia (2016) Pengaruh Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Terhadap Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Studi Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Di S. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang pengaruh dari diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang. Latar belakangnya adalah karena Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif kereta api pelayanan kelas ekonomi, maka dengan adanya kenaikan tarif, dapat menyebabkan terjadinya pro dan kontra dari pengguna jasa transportasi kereta api, khususnya kereta api pelayanan kelas ekonomi. Dengan adanya kenaikan tarif, juga pro dan kontra dari pengguna jasa transportasi kereta api, pengaruh seperti apa yang terjadi pada pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang. Adapun masalah yang diangkat yaitu: (1) Bagaimana pengaruh berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang?; (2) Bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan, khususnya oleh para pihak Stasiun Kota Baru Malang, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terkait dengan Kewajiban Pelayanan Publik? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak stasiun. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang, pelayanan publik yang diberikan sebagian besar telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang berarti pelayanan tersebut menuju ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tidak ditemukan adanya hambatan, namun masih terdapat pro dan kontra antara pihak stasiun dengan pengguna jasa transportasi kereta api. Dalam hal ini, pihak stasiun tetap mengupayakan utuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka hendaknya pihak stasiun tetap mempertahankan apa yang telah di upayakan dalam hal pemenuhan pelayanan, dan tetap selalu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan para penumpangnya.
English Abstract
In writing this essay, the author discusses the effect of the application of the Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2015 on the obligations of public service at New Town Station Malang. His background is because the regulation governing the train fare increase economy-class service, then with the rate increase, could lead to the pros and cons of rail transport service users, particularly economy-class train service. With the rate increase, also the pros and cons of rail transport service users, influence what happens to the public service at New Town Station Malang. The issues raised are: (1) How does the enactment of Regulation of the Minister of Communications of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 on the obligations of public service at New Town Station Malang?; (2) How the barriers and efforts made, particularly by the New Town Station Malang, after application of the Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 related to Public Service Obligations? This study aims to describe and analyze the effect of Transportation Ministerial Regulation No. 17 Year 2015 on the obligations of public service at New Town Station Malang, as well as to describe and analyze the barriers and efforts to be made by the station. Type of this research is empirical juridical using sociological juridical approach. Data were obtained either from the literature study and field research will be analyzed by descriptive analysis. Based on the results of the study, the authors find answers to the problems that exist, that the application of the Regulation of the Minister of the effect on public services in New Town Station Malang, public services provided largely in compliance with the Minimum Service Standards (SPM), which means the service heading in the better than ever before. There were no barriers, but there are pros and cons between the user station with rail transport service. In this case, the station still seeking weeks to provide the best service for the users of services. Responding to the facts mentioned above, it should be the station to keep what has been in trying to do in terms of service fulfillment, and still always provide the best service to satisfy passengers.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/228/051611541 |
| Uncontrolled Keywords: | Rate Increase, Train, Public Service Obligation,-Kenaikan Tarif, Kereta Api, Kewajiban Pelayanan Publik |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 10:07 |
| Last Modified: | 18 May 2022 07:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112636 |
Preview |
Text
bab_1-5_baru.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN_AWAL_SKRIPSI_ririz.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_RIRIZ.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |