Lintangsae, NalaCinde (2016) Transparansi Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai Transparansi Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya peran dari instansi pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik di bidang perizinan dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman untuk menyelenggarakan praktik transparansi dari suatu kebijakan yang dibentuk dan selanjutnya diimplementasikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi kegiatan usaha perdagangan melalui penerbitan surat izin usaha perdagangan. Penyelenggaraan transparansi kebijakan oleh pelayanan perizinan terpadu satu pintu tersebut juga masih memiliki hambatan baik berasal dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan. Karya tulis ini juga memiliki rumusan masalah: (1) Bagaimana transparansi kebijakan dari pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam penerbitan SIUP yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman? (2) Apa saja hambatan serta solusi atas transparansi kebijakan pelayananan perizinan terpadu satu pintu dalam penerbitan SIUP di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio legal approach) yang mendasarkan pada persoalan-persoalan hukum di masyarakat dengan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis persoalan-persoalan tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis juga dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan penggunaan metode diatas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan transparansi kebijakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam kewenangannya menerbitkan surat izin usaha perdagangan sampai saat ini masih berusaha untuk diselenggarakan agar sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan penyelenggaraan pelayanan publik. Di mana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman utamanya mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24. 10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan guna mewujudkan penyelenggaraan transparansi kebijakan yang optimal terhadap penerbitan surat izin usaha perdagangan. Tetapi pada praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan intern dan ekstern yang disebabkan karena adanya ketidakjelasan aturan, kewenangan, maupun sistem pengelolaan keterbukaan informasi bagi pemohon, sarana dan prasarana yang salah satunya adalah terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), serta minimnya peran serta masyarakat sebagai pemohon SIUP. Adapun upaya yang dilakukan sebagai solusi perbaikan yaitu dengan tetap memperhatikan kapasitas tugas pokok dan fungsi dari pejabat pemerintahnya serta pengawasan dari lembaga yang berwenang maupun oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/224/051611537 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 09:51 |
| Last Modified: | 18 May 2022 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112632 |
Preview |
Text
NALA_CINDE_LINTANGSAE_145010109111004.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |