Manjilatussyifa, Ferina (2016) Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai peranan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 4 dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang terdapat alam Putusan Nomor 320/PID.SUS/2013/PT.BDG. Hakim memutus perkara banding yang menyebutkan bahwa seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal (predicate crime) narkotika. Hakim memutus berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan baik yuridis maupun non-yuridis. Karya tulis ini juga memiliki rumusan masalah: (1) Bagaimana Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 320/PID.SUS/2013/PT.BDG? (2) Apa saja pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Tindak Pidana Narkotika?. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis interpretasi gramatikal dan sistematik. Berdasarkan hasil penelitian dengan penggunaan metode diatas, dapat diketahui bahwa putusan hakim tersebut berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa dengan berbagai macam pertimbangan. Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan tersebut meliputi dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, putusan pengadilan negeri, memori banding dan kontra memori banding, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keuntungan diterapkannya Pasal 4 UU TPPU, tidak hanya hukuman penjara akan tetapi segala aset ataupun harta kekayaan para pelaku yang dihasilkan dari bisnis narkoba disita oleh negara. Pasal 137 huruf (b) UU Narkotika yang telah diadopsi dalam Pasal 4 UU TPPU berisi ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama satu tahun empat bulan. Lebih berat apabila dibandingkan dengan UU Narkotika yang tunduk pada Pasal 30 Ayat 6 KUHP yang mengatur pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/223/051611536 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 09:40 |
| Last Modified: | 18 May 2022 07:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112631 |
Preview |
Text
Ferina_Manjilatussyifa-Fakultas_Hukum.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |