Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal”,

Volta, Gulam Dalula May (2016) Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal”,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar Belakang pemilihan tema tersebut karena pada saat ini lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal dalam melaksanakan kegiatannya di awasi oleh Otoritas Jaa Keuangan (OJK) serta dengan adanya pengenaan pungutan terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal sebagai anggaran operasional OJK itu sendiri. Peneliti mendasarkan pengaturan dua sumber anggaran OJK, yakni ada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Tidak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) yakni dari pungutan terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. peneliti melakukan pengkajian disertai dampaknya bagi lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal dan peneliti menghubungkan hal tersebut dengan konsumen pasar modal selaku nasabah dari lembaga keuangan pasar modal tersebut. Dalam hal ini peneliti juga mendasarkan pada teori Analsis Ke Ekonomian (Economy Analysis Of Law). Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1).Apa Implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar modal ?.(2). Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan teori Economic Analysis Of Law? Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Serta bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yakni peraturan perundang-udangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dua sumber anggaran OJK, serta bahan hukum sekunder terdiri Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan literatur hukum terkait. Serta teknik analisis bahan hukum yang memakai teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, serta interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka penelti memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: (1). Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dengan adanya pengunaan dua sumber anggaran OJK yakni berasal dari APBN dan Non APBN (Pungutan) menimbulkan berbagai macam dampak negatif misalnya pengenaan pungutan tersebut dapat membebankan konsultan pasar modal karena pengenaan pungutan juga bersifat individu yakni pihak konsultan pasar modal itu sendiri, serta dengan adanya pengenaan anggaran Non APBN tersebut memungkinkan pengalihan biaya pungutan dari lembaga keuangan pasar modal ke konsumen pasar modal tanpa konsumen pasar modal mengetahui manfaat dari pengalihan biaya pungutan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti menyarankan adanya penetapan anggaran APBN semata tidak melalui Anggaran Non ABPN, namun dengan memaksimalkan anggaran APBN serta memaksimalkan pajak yang di setor oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal ke negara sehingga dari pemerintah memberikan anggaran APBN untuk anggaran operasional OJK yang berasal dari pajak lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal. Dengan adanya hal tersebut dapat anggaran tersebut dapat terkontrol sehingga dapat meminimalisir penyimpangan anggaran operasional OJK. Serta adanya revisi dari UU OJK terutama pasal 34 sampai pasal 37 mengenai anggaran OJK itu sendiri.

English Abstract

The reason this theme was chosen is because of the current financial institution capital markets, especially financial institutions in carrying out its activities controlled by the Financial Service Authority (FSA) as well as the imposition of levies on financial institutions, especially financial institutions capital markets as the operating budget FSA itself. Before the supervision is performed by the FSA supervision of financial institutions capital markets overseen by the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (CMSAFI), but with Financial Services Authority (FSA) through legislation 21 Year 2011 concerning FSA monitoring function of financial institutions, especially institutions financial capital markets will be monitored to the FSA do not only through CMSAFI anymore. The point is that doing research upon two setting of FSA budget resource, from the National Government Budget (NGB) and not from National Government Budget (Non-NGB) derived from levies on financial institutions, especially capital markets financial institutions. In this case the researcher conducted a review of the two sources of the FSA budget and its impact to financial institutions, especially capital market financial institutions and the researcher also linked it to the market consumer as customers' capital from the capital market financial institutions. In this case the researcher also gave fondation to the theory of economics analysis (Economy Analysis of Law). Based on the statements above this research raises research problems such as: (1) .What does juridical implication of the establishment of two sources of budgetary funds Financial Services Authority to consumer capital markets financial institution protection?. (2). How does determination of the source of budget precise in order to protect the interests of consumers based on the theory of Economic Analysis of Law? This research uses normative juridical research method. Namely, it is to comprehensively examine the legal aspects of the provisions of the legislation related to normative regulation both the FSA Act and other regulations related to the theme of the thesis taken by using both legislation and analytical approach. As well as legal materials used those are primary law materials that is legislation, secondary law covers literature related to two issues the FSA budget resources, as well as secondary law consists Indonesian Dictionary, Dictionary of Law, and the relevant legal literature also legal materials analysis techniques that use descriptive analysis, grammatical interpretation and systematic interpretation techniques. From the results of research and analysis in accordance with the method above, the research obtain the results of research and answers from the of the researh problem such as: (1). In this case the researchers found that by using two sources of budget FSA which is derived from the national regional budget and non- national regional budget (Levy) cause a variety of negative effects, for example the imposition of levies can impose consultant capital market since the imposition of levies also be individuals that is consultant capital market itself , as well as the imposition of non- national regional budget allows the transfer of charge levies on financial capital markets institutions to the consumer of capital markets without consumers know the benefits of the transfer cost of the levy itself. Thus, in this case the researchers suggest the establishment of the national government budget alone is not through the Budget from non national government budget, but to maximize its budget and maximize tax that are deposited by financial institutions, especially financial capital markets institutions to state so that the government gives national government budget to the operational budget FSA which is derived from tax financial institutions, especially financial capital markets institutions. From that case, the budget can be controlled so as to minimize deviations of FSA operating budget. As the revision of Law No. 21 Year 2011 about FSA in particular chapter 34 to chapter 37 of Law No. 21 Year 2011 about FSA which regulates the work plan and budget. (2) The researcher also analyzed the arrangement of two budget sources of FSA through theory of Economy Analysis Of Law (Analysis economy Law), which essentially their budgets non national government budget FSA also has a conflict to the concept of Economy Analysis Of Law itself whether theories, concepts, and goal of Economy Analysis of Law, for that case, it needs the change as researcher mentioned earlier.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/222/051611535
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 02 Nov 2016 09:33
Last Modified: 18 May 2022 07:21
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112630
[thumbnail of BAB_2.pdf]
Preview
Text
BAB_2.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_3.pdf]
Preview
Text
BAB_3.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_4.pdf]
Preview
Text
BAB_4.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_1.pdf]
Preview
Text
BAB_1.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_5.pdf]
Preview
Text
BAB_5.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item