Hernawati, Fabianivanda (2016) Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Di. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai permasalahan efektivitas pelaksanaan dalam pencairan Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh Gilang Mahardika seorang pekerja penerima upah yang berhenti bekerja sebelum memasuki usia pensiun. Ketika pekerja tersebut akan mengajukan pencairan dana Jaminan Hari Tua , pekerja tidak dapat mengambil Jaminan Hari Tua secara penuh diakibatkan diberlakukanya Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Karena permasalahan ini Gilang Mahardika mengajukan petisi dan di respon oleh Pemerintah. Pemerintah merubah isi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Permasalahan ini bukan hanya dirasakan oleh Gilang Mahardika saja tetapi para buruh di Surabaya juga mengalami permasalahan yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo? (2) Apa hambatan yang dialami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo di dalam Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua? (3) Bagaimana Solusi untuk menghadapi kendala yang dialami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo di dalam Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua? Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua di Cabang Surabaya Darmo. Dapat diketahui xiii Peraturan tersebut mencangkup 1.Kepesertaan Program Jaminan Hari Tua, 2.Mekanisme Pelayanan Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua, 3. Iuran dan Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua . Dalam pelaksanaan Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 terdapat hambatan didalamnya yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Lalu solusi dalam menangani hambatan internal dan eksternal yaitu Pemerintah mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan memperhatikan aspirasi masyarakat berupa perubahan peraturan serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Darmo Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue about the effectiveness of the implementation problems in the disbursement of Old Age Security by Gilang Mahardika, a worker of wage earners he retirebefore the age ofretirement.When he will propose disbursement Old Age Security, he can not take all the Old Age Security due to the adoption of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2015 on the Implementation of the Old Age Security. Because of this problem Gilang Mahardika sent a petition to Goverment and his petitionwas resposened by the Government.The government change the contents of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2015 into Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 Year 2015 on the Implementation of the Old Age Security. This problem also happen to workers in Surabaya. Based on this background, the author formulate statement of the problems as follow (1) How the effectiveness of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2015 Juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 Year 2015 toward the Old Age Security Program Implementation in BPJS Employment Branch of Surabaya Darmo? (2) What are the barriers in BPJS Employment Branch of Surabaya Darmo toward the effectiveness of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2015 Juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 Year 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program? (3) How BPJS Employment Branch of Surabaya Darmo confront the berries of effectiveness of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Nomor 46 2015 Juncto the Indonesian Government Regulation No. 60 Year 2015 on the implementation of the Old Age Security Program? This research used methods of emperical juridical method with judirical sociological approach. The research location in the Social Security Agency (BPJS) Employment Branch of Surabaya Darmo. Sources and data of this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained from direct interviews with informant. While secondary data were obtained from literature study and documentation study. The data analysis is descriptive analysis. The result of the study cover the regulation about: 1. The participants of Old Age Security Program, 2. Mechanism of Old Age Security payment,3. Fees and Procedure for Old Age Security payments. On the implementation of Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2015 xv Juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 Year 2015 there are berries, they are internal and external berries. Then the solution of this problems is the Government consider the national employment conditions and the aspirations of society then changes regulation as well as the Social Security Agency (BPJS) Employment Branch Darmo Surabaya to disseminate to the public.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/22/ 051603548 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 19 Jul 2016 14:56 |
| Last Modified: | 19 Jul 2016 14:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112627 |
Actions (login required)
 |
View Item |