Bahari, Bunga (2016) Urgensi Syarat Kedudukan Dominan Dalam Tying Agreement Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Study Perbandingan Hukum Pe. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait tying agreement, dengan judul Urgensi Syarat Kedudukan Dominan Dalam Tying Agreement Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Study Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa). Pilihan judul ini dilatar belakangi karena perjanjian tying yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbeda unsurnya dengan ketentuan yang dinyatakan dalam draf pedoman Pasal 15 KPPU, yang menyatakan bahwa perjanjian tying dapat dilakukan jika perusahaan atau pelaku usaha tersebut memiliki market power. Hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kedudukan dominan dalam pasar yang besangkutan. Dimana pengaturan tersebut berbeda halnya dengan pengaturan yang ada di Uni Eropa, yang menyatakan bahwa perjanjian tying tersebut termasuk bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan, yaitu Article 82 EC atau Article 102 TFEU. Contoh kasus, yaitu dalam pengaturan persaingan usaha Indonesia dapat dilihat pada putusan yang dikeluarkan KPPU terkait BRI, sedangkan dalam pengaturan persaingan usaha Uni Eropa dapat dilihat pada putusan Microsoft. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditarik rumusan masalah: Bagaimana Urgensi syarat Kedudukan Dominan terkait Tying Agreement dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Article 102 huruf d Treaty on the Functioning of the European Union. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data primer berupa Undang-Undang, putusan BRI, putusan Microsoft dan data sekunder berupa literatur dan website internet. Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terkait perjanjian tying seharusnya dapat digolongkan sebagai bentuk kesalahan dari penyalahgunaan posisi dominan. Karena perjanjian tying akan berhasil jika ada kekuatan pasar yang mengikat dan kekuatan tersebut dimiliki oleh perusahaan yang dominan. Sedangkan dalam hukum persaingan di Uni Eropa, pengaturan perjanjian tying digolongkan sebagai bentuk kesalahan dari penyalahgunaan posisi dominan, dikarenakan dua unsur tersebut, yaitu market power dan kedudukan dominan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/216/051611605 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 10:24 |
| Last Modified: | 18 May 2022 07:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112625 |
Preview |
Text
JURNAL_SKRIPSI_BUNGA_BAHARI_125010101111078.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_BUNGA_BAHARI_125010101111078.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |