Sagita, MelaniYola (2016) Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Terkait Dengan Ijazah Sebagai Syarat Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai proses pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil ditinjau dari ijazah sebagai syarat dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 11 peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2002 yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban. Pilihan judul ini di latar belakangi oleh permasalahan maraknya SK atau Ijazah dari sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Tuban ditolak dan dinyatakan tidak memiliki legalitas sebagai kualifikasi syarat dalam pendaftaran calon negeri sipil pada periode pengadaan calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana pelaksanaan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 terkait dengan ijazah sebagai syarat pengadaan pegawai negeri sipil di kabupaten tuban? 2) Hambatan apa yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban dalam hal pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2002 terkait dengan ijazah sebagai syarat pengadaan pegawai negeri sipil diKabupaten Tuban? 3) Bagaimana solusi terhadap hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pasal 11 Peraturan xiii Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 terkait dengan Ijazah sebagai syarat pengadaan pegawai negeri sipil? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan beberapa responden dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan akses internet. Teknik analisa data penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Definisi Operasional yang digunakan adalah pelaksanaan, peraturan pemerintah, pengadaan, dan pegawai negeri sipil. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Tuban ditentukan berdasarkan asas desentralisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai peraturan secara umum, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil, serta keputusan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 188/ 45/ 311/ KPTS/ 414.012/ 2014 sebagai Keputusan yang mengatur tentang pembentukkan panitia penyelenggara Pengadaan CPNS bagi wilayah Kabupaten Tuban. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengadaan adalah hambatan secara teknis dan non teknis. Pada hambatan teknis terjadi karena minimnya ruang, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan non teknis terjadi karena banyaknya ketidakpatuhan para calon pendaftar dalam memenuhi syarat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor hambatan tersebut yaitu dengan memperjelas isi ketentuan dasar dan evaluasi bagi sumber daya manusia yaitu bagian penyelenggara dan calon pelamar agar lebih cermat untuk proses pengadaan calon pegawai negeri sipil di periode berikutnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/212/051611601 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 09:29 |
| Last Modified: | 18 May 2022 02:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112621 |
Preview |
Text
JURNAL_MELANI_YOLA_SAGITA.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_MELANI_YOLA_SAGITA_125010101111100.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |