Alfitri, Avin (2016) Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Dan Izin Usaha Di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Tuban, apabila suatu kegiatan usaha penanaman modal tidak memiliki izin sama sekali maka hal tersebut telah melanggar pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. Izin yang dimaksud adalah izin prinsip penanaman modal dan izin usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang? (2) Apa sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum ditemukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal? (3) Apa saja hambatan dan solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal? Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban. Jenis dan Sumber Data adalah data primer, data sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Adapun beberapa yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin yaitu, kurangnya sarana dan prasarana, budaya masyarakat, dan penegak hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/204/051611593 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 11:56 |
| Last Modified: | 18 May 2022 02:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112612 |
Preview |
Text
JURNAL_AVIN_ALFITRI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_AVIN_ALFITRI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |