Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Acess To Justice Dalam Pendidikan Tinggi)

Ridho, Muhammad (2016) Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Acess To Justice Dalam Pendidikan Tinggi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, pilihan tema tersebut dilator belakangi oleh adannya sikap diskriminatif yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan khususnya pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi di dalam pengaturan terhadap akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas maupun tata kelola pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas belum sempurna. Sehingga penyerapan terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas yang akan menempuh pendidikan setelah menempuh pendidikan terakhir ditingkat menengah dianggap sangatlah penting untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu hal yang mendasari dari tujuan bangsa ini agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak menyandang pendidikan dan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana bentuk Implementasi yuridis yang sudah dilakukan Negara terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh Access to justice dalam pendidikan tinggi ? (2) Bagaimana tanggung jawab Negara dalam memenuhi Hak atas pendidikan Non Diskriminatif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh Access to justice dalam pendidikan tinggi berdasarkan tinjauan Yuridis ? Kemudian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, analisa oleh penulis yang digunakan dalam disiplin ilmu hokum untuk menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam peraturan perundang undangan, sehingga dapat ditemukan suatu pengertian berkaitan dengan bahan hukum primer yang lain yaitu terhadap pengaturan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini khususnya konteks pemenuhan pendidikan orang normal dengan orang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi tidaklah seimbang, maka dibutuhkan pembentukan Perguruan Tinggi Luar Biasa adalah hak bagi penyandang disabilitas untuk bias mendapatkan akses pendidikan di pendidikan tinggi serta menjadi tanggungjawabpemerintahatasamanatkonstitusipasal 31 ayat (1) dan (2), segera melaksanakan pembentukan Naskah Akademik mengenai Tata Kelola Perguruan Tinggi Luar Biasa, sehingga dapat terlaksana pembentukan peraturan-undang terkait dalam pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.

English Abstract

In this thesis, author discusse a theme about fullfiment the right of education for person with disability, this theme has choiced because there is a discriminative action from the government towards to person with disability especially about right to get a higher education. However, regulation and also the management that regulated that case still incomplete. So, the admission of students with disability where they want to continue their education from high school to university are small. Educating the nation is one of the purposes of this nation that become a based to fulfillment their right to get education and no exception for person with disability. Based on that case, this thesis disscuss some issues. That are 1) What forms of juridical implementation has been done by state against persons with disabilities to gain access to justice in higher education? 2) How is the states responsibility in fullfill the right for persons with disabilities to get Access of Justice to gain o justice in higher education based on the Juridical? Then this thesis use some methods. That arestatuta approach and conceptual approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using qualitative juridical analysis, analysis by the authors used in the disciplines of law to analyze the messages contained in the laws and regulations, so as to find an understanding with regard to legal materials another primer is the fulfillment of the arrangement of education for persons with disabilities. From the research above, author obtain answers to solve that problem, that are the legislation that exist today, especially about fulfillment of educational right between normal students and students with disabilities is unfair. So, it needs to make an extra ordinary university, to fulfill the right of students with disabilities to obtain education in university. And also become state responsibility according to mandate of Indonesian Constitution article 31 clause (1) and (2), immidietly implement establishment of an academic paper about management of extra ordinary university, so the legislation which regulate the fulfillment of education for persons with disabilities can be formed.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/20/051603546
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.07 Education
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 22 Apr 2016 13:47
Last Modified: 18 May 2022 02:10
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112606
[thumbnail of SKRIPSI_M. RIDHO.pdf]
Preview
Text
SKRIPSI_M. RIDHO.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item