Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Larasati, ArlitaShinta (2016) Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum terhadap adanya kekaburan hukum mengenai penetapan ganti rugi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah prinsip penetapan ganti rugi kepada konsumen telah diatur di dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia? (2) Bagaimana perbedaan prinsip penetapan ganti rugi dalam ketentuan persaingan usaha tidak sehat di Australia, Amerika Serikat dan Uni Eropa?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis dan kemudian akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh atas jawaban permasalahan yang ada bahwa ganti rugi di beberapa kasus penetapan harga seperti kartel SMS dan kartel fuel surcharge adalah ditetapkan berdasarkan kerugian senyatanya yang diderita oleh pelaku usaha, oleh karena itu ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan bukan konsumen akhir. Selanjutnya apabila konsumenpun menderita kerugian dalam kasus persaingan, maka class action dapat dipilih sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, pemisahan pengaturan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen dapat mengakibatkan permasalahan yang serius dalam hal pemberian ganti rugi kepada konsumen. Maka dari itu, perlu adanya persamaan pandangan antara KPPU dan Pengadilan Negeri mengenai apakah gugatan class action tersebut bisa didasarkan pada putusan KPPU. Sementara, di dalam hukum Australia, konsumen dimungkinkan meminta ganti rugi melalui negosiasi dan/atau mengajukan ke pengadilan. Selanjutnya, di Amerika Serikat, konsumen yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan di Uni Eropa dilakukan melalui consumer ADR.

English Abstract

In this mini thesis, the reasearcher studied about Juridical Analysis The Principle of Establishment of Compensation According to Law Number 5 of 1999 concerning with Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. The background of the chosen title legal issues of legal obscurity about the principle of compensation in competition law in Indonesia. Based on the reasons above, the formulation of the problems in this mini thesis are: (1) Are there any regulations regarding principle of establishment of compensation to consumer in competition law in Indonesia? (2) How is the differences about the principle of establishment of compensation in competition law in Australia, United States, and European Union?. The method used in this mini thesis is juridical normative with statute approach, comparative approach, and case approach. Primary, secondary, and tersiery data obtained by the researcher were analyzed by using descriptive analysis and will be interpreted using systematic interpretation and grammatical interpretation method. Based on the research that the compensation in several price fixing case such as SMS cartel and fuel surcharge cartel, is determined by actual losses suffered by businesses, and therefore, the compensation is given to businesses and not the final consumer. Furthermore, if the consumer suffers losses in competition case, a class action might be chosen as a form of legal protection. Unfortunately, the separation in regulating competition and consumer protection law may caused serious problems in implementing consumers compensation. Therefore, it is necessary to build a mutual understanding between KPPU (Business Competition Supervisory Commission) and the State Courts as to whether the class action can be implemented on the decision of KPPU (Business Competition Supervisory Commission). Meanwhile, in Australian Law experience, consumers are allowed to ask for compensation through negotiation and/or before the court. Furthermore, in the United States, consumers that suffer losses could submit a class action lawsuit and in the EU, the process is done through consumer ADR.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/2/ 051603528
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	03 May 2016 15:24
Last Modified:	19 May 2022 02:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112605

Text DYTA OCTAVIA.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item