Utami, RistyaAmalia (2016) Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya kasus tumpang tindih penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kasus tertinggi di antara kabupaten-kabupaten penghasil tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Dengan adanya permasalahan tumpang tindih ini akan menyebabkan konflik kepentingan antar sektor tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Mengapa bisa terjadi tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ? (2) Bagaimana upaya hukum dinas dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penulisan ini ialah data primer, sekunder dan bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian data sekunder yang didapatkan di analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Jika dari semua data-data sudah diperoleh maka dibuat suatu kesimpulan sehingga hal ini menjadikan data satu dengan yang lainnya bersifat saling melengkapi dan tidak mengurangi esensi satu sama lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terjadinya tumpang tindih penggunaan tanah disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu mengenai izin lokasi, karena menurut Peraturan Menteri Negeri Agraria, sebuah perusahaan atau perseorangan sebelum melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin lokasi. Namun, dari hasil yang peneliti dapatkan ternyata penerbitan SK Pertambangan tidak berdasarkan izin lokasi, hanya kesesuaian tata ruang saja. Selain itu disebabkan oleh koordinasi antar dinas yang lemah, padahal sebagai penyelenggara daerah, untuk dapat membangun daerahnya dan menciptakan kesejahteraan di dalamnya para dinas harus selalu berkoordinasi dengan baik agar tercipta harmonisasi yang bagus. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih tersebut, ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dinas-dinas tersebut, yaitu dengan identifikasi tanah terlantar, yaitu dengan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengidentifikasi HGU di atas tanah tersebut masih produktif atau tidak, kemudian menciptakan koordinasi yang baik untuk dapat melakukan kerjasama agar dapat mengatasi tumpang tindih penggunaan tanah tersebut, serta dengan merancang peraturan RTRW agar pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang telah sesuai dengan fungsi peruntukkannya sehingga permasalahan tata ruang dapat teratasi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/190/051611518 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 13:34 |
| Last Modified: | 18 May 2022 01:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112595 |
Preview |
Text
1._COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5._BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
4._KATA_PENGANTAR,_DAFTAR_ISI_DAN_RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Other
7._BAB_III.PDF Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
6._BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Other
8._BAB_IV.PDF Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
9._BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
10._DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |