Yafie, LaluMuhammadLuqman (2016) Penegakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabay. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas tentang Penegakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasca Penutupan Gang Dolly. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan kegiatan Praktek prostitusi yang terus berjalan di Gang Dolly dan dapat menyebabkan dampak negatif pada warga sekitar yang berada dalam Lingkungan Prostitusi,. Oleh karena itu penegakan terhadap kegiatan Praktek Prostitusi ini harus dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga kegiatan Praktek prostitusi ini tidak dapat berjalan lagi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1)Bagaimana realitas yang terjadi terhadap kegiatan Praktek Prostitusi di Gang Dolly Kota Surabaya pasca penutupan?2)Apakah faktor yang mempengaruhi masih berjalannya keberadaan praktek prostitusi di Gang Dolly Kota Surabaya pascca penutupan ?3)Bagaimana bentuk penegakan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 yang dilakukan oleh SATPOL PP Surabaya terkait masih berjalannya kegiatan praktek prostitusi di Gang Dolly Kota Surabaya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji tentang Penegakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kota Surabaya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1999 terhadap kegitan praktek prostitusi, Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terkait kegiatan Praktek Prostitusi di Gang Dolly belum berjalan dengan maksimal, karena pada kenyataannya kegiatan Praktek prostitusi di Gang Dolly tersebut masih berjalan akan tetapi secara terselubung. Faktor yang menyebabkan Praktek prostitusi itu masih berjalan adalah keadaan ekonomi. Penegakan dan upaya yang dilakukan SATPOL PP yaitu upaya Preventif dengan memberikan pembinaan dan upaya Represif dengan melakukan penegakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya perlu membuat rancangan Peraturan daerah mengenai kegiatan praktek prostitusi dan lebih memfokuskan pada pelaku-pelaku yang terlibat sehingga dapat meminimalisir adanya praktek kegiatan prostitusi tersebut. Pemerintah Kota Surabaya harus banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat terutama dilingkungan yang rawan prostitusi dan sekolah-sekolah di Surabaya dengan harapan pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat terkait Prostitusi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/186/051611514 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 15:03 |
| Last Modified: | 17 May 2022 07:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112590 |
Preview |
Text
pdf_skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |