Nabila, Aulia (2016) Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Atas Wanprestasi Terhadap Pemodal Pasca Pemidanaan Terhadap Pengurus Koperasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Atas Wanprestasi Terhadap Pemodal Pasca Pemidanaan Terhadap Pengurus Koperasi. Pilihan judul ini dilatarbelakangi oleh keberadaan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum, yang sesuai Pasal 3 huruf b PP Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi membenarkan pemupukan modal penyertaan oleh koperasi dari masyarakat, yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal. Namun ada kalanya koperasi tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian, dan dalam kasus tertentu, pengurus koperasi dilaporkan oleh pemodal kepada kepolisian, yang berujung pada pemidanaan pengurus tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemodal jika para pengurus koperasi dijatuhi sanksi pidana? (2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan koperasi atas wanprestasi terhadap pemodal pasca pemidanaan terhadap para pengurus koperasi? Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif dan interpretasi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa penjaminan merupakan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemodal ketika para pengurus koperasi dijatuhi sanksi pidana, namun tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam kegiatan modal penyertaan pada koperasi, sehingga perlindungan hukum tersebut dapat diberikan melalui anggaran dasar dan klausul perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 1998, dan Pasal 12 ayat (6) Permen KUMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, kemudian melalui mekanisme pengambilalihan kepengurusan yang diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 27 ayat (1) dan 27 ayat (2) UU Perkoperasian, serta mekanisme penyelesaian sengketa litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Perkoperasian, dan Pasal 22 ayat (2) Permen KUMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015. Tindakan yang dilakukan oleh para pengurus dipertanggungjawabkan oleh koperasi sebagai badan hukum dan pemidanaan para pengurus diantisipasi dengan melalui Rapat Anggota Luar Biasa. Apabila pemidanaan para pengurus telah diantisipasi, pertanggungjawaban koperasi atas wanprestasi dapat dimintakan oleh pemodal melalui pemberian somasi dan gugatan atas wanprestasi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/179/051611507 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 13:42 |
| Last Modified: | 17 May 2022 07:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112582 |
Preview |
Text
AULIA_NABILA_-_125010100111121_-_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |