Pratama, Kadek Wahyu Adi (2016) Implikasi Hukum Reklamasi Gugusan Pulau Di Laut China Selatan Ditinjau Dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini peneiliti mengangkat permasalahan terkait Implikasi Hukum Reklamasi Gugusan Pulau Di Laut Cina Selatan Ditinjau Dari Hukum Internasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh klaim Cina atas Laut Cina Selatan melalui U-Dash Line dan 7 gugusan pulau di Laut Cina Selatan yang direklamasi dan dijadikan pulau buatan. Di setiap pulau buatan tersebut didirikan fasilitas militer yang dapat digunakan Cina untuk mempertahankan klaim teritorialnya atas 7 gugusan pulau tersebut pada khususnya dan U-Dash Line pada umumnya. Tentunya klaim teritorial Cina melalui U-Dash Line atas Laut Cina Selatan dan 7 gugusan pulau tersebut berdampak pada stabilitas perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Selain berdampak pada stabilitas perdamaian, juga berdampak pada rights of navigation yang dimiliki setiap kapal yang akan melintasi Laut Cina Selatan pada umumnya, dan perairan sekitar ketujuh gugusan pulau tersebut pada khususnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apakah reklamasi atas gugusan pulau yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan dapat dibenarkan oleh hukum internasional? 2) Apa implikasi hukum dari reklamasi atas gugusan pulau tersebut terhadap rights of navigation ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum premier, skunder, dan tersier yang kemudian dianalisi dengan teknik analisis gramatikal yaitu menafsirkan pasal-pasal yang terkandung di dalam UNCLOS 1982. Dari hasil penelitian ini, diperoleh jawaban untuk setiap rumusan masalah. dimana reklamasi yang dilakukan oleh Cina atas ketujuh gugusan pulau yang kemudian dijadikan pulau buatan dan didirikan fasilitas militer diatasnya adalah ilegal dan bertentangan dengan ketentuan di dalam UNCLOS 1982. Selain itu reklamasi tersebut ternyata memang memunculkan implikasi hukum terhadap rights of navigation di Laut Cina Selatan. Adapun implikasi hukum terhadap rights of navigation yang dimaksud adalah tidak diperbolehkannya kapal-kapal asing melaksanakan kebebasan bernavigasi dan munculnya ketidakpastian penerapan rights of navigation di perairan sekitar gugusan pulau yang direklamasi oleh Cina tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/178/051611506 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 13:36 |
| Last Modified: | 17 May 2022 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112581 |
Preview |
Text
SKRIPSI.KADEK_WAHYU_ADI_PRATAMA.125010100111102.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |