Maulana, MohammadRizky (2016) Akibat Hukum Pengajuan Gugatan Yang Terpisah Oleh Masing–Masing Pihak Dalam Suatu Perkara Yang Sama Di Pengadilan Hubungan Industrial. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, Peneliti mengangkat Permasalahan hukum tentang pengajuan gugatan pada suatu sengketa perburuhan yang akan diselesaikan pada tahap pengadilan yakni pada Pengadilan Hubungan Industrial dimana pada pasal 14 undang–undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam pengaturannya dapat mengajukan gugatan yang terpisah oleh masing–masing pihak dalam suatu perkara yang sama di Pengadilan Hubungan Industrial, Permasalahan ini dilatarbelakangi dari adanya kekaburan hukum pada pasal 14 UU No 2 tahun 2004 yakni, pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada para pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika upaya mediasi gagal. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan pelaksanaan pengajuan gugatan dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga pengaturan pada pasal 14 memperbolehkan pengajuan gugatan yang terpisah oleh masing–masing pihak dalam suatu perkara yang sama di Pengadilan Hubungan Industrial. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Apa Akibat Hukum jika Gugatan yang diajukan oleh masing–masing Pihak diterima di Pengadilan Hubungan Industrial?, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan meotde pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi Sistematis Dalam penelitian ini, pada tahapan pengajuan gugatan kepada pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan pasal 14 undang-undang no 2 tahun 2004 dapat menimbulkan pengajuan gugatan oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan gugatan yang terpisah kepada Pengadilan Hubungan Industrial, karena pada pasal 48 undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang akan diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga gugatan yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam suatu perkara yang sama dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, sehingga akan terjadi pemeriksaan terhadap 2 gugatan dalam satu perkara yang sama di Pengadilan Hubungan Industrial yang diajukan oleh masing-masing pihak dan peristiwa ini akan menciptakan akibat hukum dari pengajuan gugatan yang terpisah tersebut. xii xii Hasil dari skripsi ini adalah pengajuan gugatan yang terpisah oleh masing–masing pihak dalam suatu perkara yang sama di Pengadilan Hubungan Industrial, dapat berakibat hukum yakni, lahirnya 2 putusan dari hakim yang memeriksa pada masing–masing perkara yang memungkinkan lahirnya baik hasil putusan yang sama atau berbeda, sehingga yang merupakan masalah adalah ketika putusan yang berbeda akan menimbulkan pertentangan antara pelaksanaan putusan dari satu perselisihan tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/165/051608436 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 04 Nov 2016 08:08 |
| Last Modified: | 17 May 2022 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112567 |
Preview |
Other
SKRIPSI_MOHAMMAD_RIZKY_MAULANA.PDF Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |