Adisty, Anggerita (2016) Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter Berdasarkan Pasal 187 Kuhap Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter Berdasarkan Pasal 187 KUHAP Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika karena hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang terdakwanya merupakan seorang pecandu maka hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Peraturan Bersama hakim dalam memutus seorang pelaku yang merupakan pecandu narkotika mengambil pertimbangan dari surat keterangan dokter. Pada prakteknya tidak semua pecandu narkotika yang melalui proses hukum diputus rehabilitasi seperti perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh hakim PN Kediri dengan nomor 121/Pid.Sus/2015/PN.Kdr meskipun dalam perkara tersebut terdapat alat bukti surat keterangan dokter yang menerangkan terdakwa positif memakai sabu-sabu dan mengalami sindrom ketergantungan. Hakim PN Kediri memutus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan masalah dalam karya tulis ini, ialah bagaimana kekuatan pembuktian surat keterangan dokter berdasarkan Pasal 187 KUHAP bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai PN Kediri, sedangkan sampel dalam penelitian ini ialah seluruh hakim dan seluruh panitera PN Kediri. Berdasarkan populasi dan sampel tersebut responden dalam penelitian ini adalah tiga hakim dan tiga panitera yang pernah menangani perkara tindak pidana narkotika yang terdapat alat bukti surat keterangan dokter. Data-data yang diperoleh penulis kemudian akan dianalisa menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni kekuatan pembuktian surat keterangan dokter berdasarkan Pasal 187 KUHAP bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika ialah alat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti sama dengan alat bukti yang lainnya akan tetapi dengan adanya alat bukti tersebut hakim tidak serta-merta menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa karena dalam memutus suatu perkara hakim menganut sistem pembuktian negatif yaitu hakim dalam mengambil putusan salah tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini dianut oleh KUHAP.
English Abstract
In this paper, the authors brings problems the power’s evidence of doctor’s certificate under article 187 KUHAP (criminal code procedure) for judge in deciding the case doing an injustice of narcotics for judges in deciding cases narcotic crime which the defendant was an addict, the judge considered the provisions in Article 54 and Article 103 of Law Number 35 year 2009 on Narcotics. Prior to the enactment of the Joint judges in deciding an offender who is a drug addict taking consideration of a medical certificate. In practice, not all drug addicts through rehabilitation proceedings terminated as narcotics criminal case has been decided by the Kediri District Court under number 121/Pid.Sus/2015/PN.Kdr although in the case there is evidence of a doctors certificate that explains the defendant positive for methamphetamine and dependence syndrome. Kediri District Court to decide imprisonment for 10 (ten) months. Based on the above, the problem in this paper, how is the power’s evidence of doctor’s certificate under article 187 KUHAP (Criminal Code Procedure) for judge in deciding the case doing an injustice of narcotics? Writing this paper uses empirical juridical kind with sociological juridical approach. The types and sources of data in this research is primary data obtained through interviews and secondary data obtained through library research. The population in this study is that all employees PN Kediri, whereas the sample in this research is all judges and all clerks PN Kediri. Based on the population and the sample of respondents in this study were three judges and three clerks who had handled the criminal case of narcotic contained evidence medical certificate. The data obtained by the authors then analyzed using descriptive data analysis techniques analysis. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the power’s evidence of doctor’s certificate under article 187 KUHAP (Criminal Code Procedure) for judge in deciding the case doing an injustice of narcotics is the evidence is to be considered as evidence together with the evidence of other but with the evidence that the judge not necessarily rehabilitation verdict against the defendant because the judge deciding a case adopts a negative proof that the judge in making any decision whether or not the defendant is bound by evidence which is regulated by law and the judges conviction. This verification system adopted by the Criminal Procedure Code.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/163/ 051606980 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 13:59 |
| Last Modified: | 15 Aug 2016 13:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112565 |
Actions (login required)
 |
View Item |