Pramanta, DeanggraYodiar (2016) Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Serta-Merta (Analisis Normatif Putusan No. 18/Pdt.G/2003/Pn.Lp, No 343/Pdt/2003/Pt.Mdn Dan No 840 K/Pdt/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perbedaan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan serta-merta yang tertuang dalam putusan perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2003, nomor 343/Pdt.2003/PT.MDN dan nomor 840 K/Pdt/2005. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan dalam mempertimbangkan penerapan syarat penjatuhan putusan serta-merta sehingga keberadaan lembaga tersebut cenderung merugikan pihak pencari keadilan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan perbedaan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan serta merta dan menemukan pengaturan yang seharusnya agar tidak merugikan pihak pencari keadilan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Apa perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta berdasarkan putusan no 18/Pdt.G/2003/PN.Lp, no 343/Pdt/2003/PT.Mdn, dan no 840 K/Pdt/2005 ? dan 2) Bagaimana pengaturan putusan serta-merta yang seharusnya agar tidak merugikan pihak pencari keadilan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, penelusuran internet dan dokumentasi hukum. Kemudian teknik analisa bahan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis dan futuristik Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) perbedaan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan serta-merta yaitu pertimbangan majelis tingkat pertama adalah adanya alat bukti surat yang bernilai sebagai kekuatan pembuktian, dasar sengketa hak milik dan gugatan mengenai utang-piutang yang jumlahnya pasti. Pertimbangan majelis hakim banding yaitu penilaian pembayaran secara mengangsur sebagai keadaan wanprestasi dan pertimbangan majelis kasasi yaitu pengakuan murni sebagai alat bukti yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan serta pembayaran yang relatif kecil dari jumlah hutang keseluruhan bukan merupakan keadaan wanprestasi. 2) pengaturan putusan serta-merta yang seharusnya agar tidak merugikan pihak pencari keadilan adalah dengan berlakunya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 155 yang mengatur mengenai lembaga putusan serta-merta. Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta harus dengan alat bukti yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan. Saran yang diberikan yaitu pemerintah seharusnya segera untuk mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
English Abstract
In this thesis, the author concerns about differences in the consideration of judges set out in the decision of a civil case number 18 / Pdt.G / 2003, number 343 / Pdt.2003 / PT.MDN and number 840 K / Pdt / 2005. The theme selection motivated by difficulty in considering decision imposing requirements immediately so these institutions existence of tend to be detrimental to the searcher of justice. The purpose of this minor thesis is to describe, analyze and find the basic differences in justice consideration decisions and find the right setting that the judges tend not to create fair justice , which based on simple , fast and inexpensive. Based on the background, the authors formulate a formulation of the problem, namely : 1) What is the basic difference consideration of judges decisions based on the decision no 18 / Pdt.G / 2003 / PN.Lp, No. 343 / Pdt / 2003 / PT.Mdn, and No. 840 K / Pdt / 2005 ? and 2) How the decision that should not harm the searcher of justice based on the principle of quick, simple and inexpensive justice? This minor thesis based on normatif juridical research method, the approach law (statute approach), and the approach of the case (case approach). Legal search techniques using literature, electronic media (internet) and documentation. Then the legal materials analysis techniques in this paper uses a systematic interpretation techniques and futuristic. From the research above, the writer get answers of this problems, there are : 1) difference in the consideration of judges against the decision necessarily based on the considerations judge court based on the documentary evidence of value as the strength of evidence, basic disputes regarding property and claims regarding the debts which amount definite. Considerations High Court judge focused on the assessment of payments in installments as a state of default, while consideration of the Supreme Court focused on the recognition purely as evidence of value perfect, binding and determine and payments after the expiration and / or payment of a relatively small amount of total debt is not can be regarded as default. 2) Setting of decision necessarily should not harm for searcher of justice with Law of Civil Procedure clause 155. Conclusions and suggestions given from the author above this problems is the consideration of judges in decisions necessarily have to be perfect valuable evidence, bind and define. Advice given is the government should immediately pass the bill to the Law of Civil Procedure
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/162/ 051606979 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 15:16 |
| Last Modified: | 15 Aug 2016 15:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112564 |
Actions (login required)
 |
View Item |