Irianti, Elisabeth (2016) Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Terhadap Tindakan Ultra Vires Dalam Pemberian Kredit Fiktif (Studi Kasus Di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak terjadi permasalahan ultra vires di dalam perusahaan khususnya di dalam pemberian kredit fiktif. Dalam hal persetujuan pemberian kredit direksi diberi kewenangan sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan direksi dalam memberikan persetujuan pencairan kredit seringkali membawa masalah ketika dokumen-dokumen yang diajukan untuk pengajuan kredit ternyata berisi keterangan-keterangan yang tidak benar dan terdapat faktor direksi tidak berhati-hati dalam membuat keputusan kredit. Contohnya adalah kasus kredit fiktif melibatkan direktur bank BUMD berbentuk persero adalah kasus PT. BPR Delta Artha yang merugikan negara hingga Rp 12 miliar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif ? (2) Bagaimana upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD dalam mengatasi kasus tersebut ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan pendekatan kasus. Dari hasil analisis diketahui bahwa Direktur PT. BPR Delta Artha telah melakukan perbuatan ultra vires yang juga dikuatkan oleh pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK telah menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki oleh PT. BPR Delta Artha yang berkaitan dengan kasus kredit fiktif yang terjadi di bank tersebut. Tanggung jawab pribadi yang dilakukan oleh Direktur telah diatur dan diputuskan didalam Rapat Umum Pemegang Saham guna memperbaiki kerugian yang timbul akibat adanya kasus kredit fiktif tersebut. Sedangkan upaya BPR Delta Artha Sidoarjo sebagai BUMD adalah seperti yang disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil observasinya pada BPR Delta Artha Sidoarjo. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Direktur BPR Delta Artha bertanggung jawab sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham selain itu juga harus dilakukan upaya-upaya untuk menyempurnakan sistem perkreditan sehingga kasus yang serupa tidak terulang. Saran yang diberikan adalah perlu pengkajian lebih lanjut atas sistem sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR Delta Artha selain itu membentuk serta memisahkan tupoksi antara Direktur dan Direktur Utama sehingga jelas pembagiannya.
English Abstract
The selection of this title was underlied by the number of issues occurance mainly in ultra vires in companies especially in the provision of fictitious credit. In the case of agreement in providing credit to the board of directors given authority as set forth in Article 1 number (5) Act Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company. The authority of the board of directors in approving the disbursement of loans often lead to trouble when the documents submitted for credit application turned out to contain particulars that are not true and there is a factor of directors are not careful in making credit decisions. An example is the case of fictitious credits involving bank directors of BUMD in a form of enterprise is the case of PT. BPR Delta Artha that cost the state up to Rp 12 billion. This study analyzes the personal liability of the board of directors of bank in a form of BUMD PT against the act of ultra vires in granting fictitious credit. The problems of this study are (1) What forms of personal liability of directors of bank in a form of BUMD PT to an act of ultra vires in granting fictitious credits? (2) What are efforts of BPR Delta Artha Sidoarjo as Local Government Owned-Company in dealing with such cases? This type of research is empirical juridical using sociological juridical approach and using case approach. From the results of the analysis, it shows that the Director of PT. BPR Delta Artha has performed ultra vires which is also corroborated by an examination of the Financial Services Authority in which the FSA has found some things that should be corrected by BUMD PT. BPR Delta Artha relating to fictitious credit cases that occurred in the bank. Personal liability made by the Director has arranged and decided in the General Meeting of Shareholders in order to repair damages arising from the case of the fictitious credits. While the efforts made by BPR Delta Artha Sidoarjo as BUMD are as suggested by the Financial Services Authority based on observations of the BPR Delta Artha Sidoarjo. The conclusion of this minor thesis is that the Director of BPR Delta Artha is responsible, as in accordance with what has been decided at the Annual General Meeting of Shareholders but it should be done efforts to enhance credit system so that similar cases do not recur. Suggestion given is the need to further study on the system so that it can improve the performance of BPR Delta Artha and in addition it should form and separate the duties between the Director and President Director so that the division of tasks are clear.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/160/ 051606977 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks > 346.082 175 3 Specific topics of banks (loans) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 09:24 |
| Last Modified: | 17 May 2022 03:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112562 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ELIZABETH IRIANTI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |