Bustomi, AhmadYazid (2016) Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah KPK sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah demi mewujudkan supremasi hukum, seharusnya memilki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), dikarenakan untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu dengan tidak adanya perbedaan kewenangan terhadap penanganan perkara yang sama, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimilki oleh KPK beertentangan denga kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan ataupun Kepolisisan dalam hal Penghentian penyidikan. Selain itu mengingat betapa pentingnya penghentian penyidikan itu sendri, dikarenakan jika pada saat penyidikan ternyata bukti yang selama ini ditemukan tidak memenuhi kriteria cukup bukti dan terlebih jika tersangka tersebut meninggal dunia. Kedua hal tersebut yang dapat membuat betapa pentingnya KPK untuk memiliki kewenangan tersebut. Berdasrakan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh KPK? Penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang sudah penulis inventarisasi kemudian di analisis dengan menggunakan teknik interpretasi komparatif atau interpretasi perbandingan hukum, yang diawali dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan analisa dan perbandingan dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu; (1) Tidak adanya kepastian hukum terkait tersangka yang meninggal dunia; (2) Tidak adanya kepastian hukum terkait perkara yang tidak cukup bukti; (3) munculnya perbedaan penanganan perkara korupsi antara KPK dengan Kepolisian ataupun dengan Kejaksaan terkait penyidikan dan pnuntutan. Kesemuanya itu berawal dari perbedaan kewenangan KPK yang tidak berwenang mengeluarkan SP3 dan penyidik lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara yang sama. Berdasarkan hal itu, penulis merasa terdapat konflik antara kedua peraturan tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum.
English Abstract
Background choice of theme is the Commission as a body established by the government in order to bring the rule of law, should have the authority to issue an order to stop the investigation and prosecution (SP3), because to achieve legal certainty, namely the absence of differences in authority over case handling the same , in this case corruption cases. The authority of the KPK was conflict premises owned by the authority possessed by the Attorney or police forces in the case of termination of the investigation. In addition to the prestige of termination of the investigation it’s self, because if during the investigation it turns out the evidence that has been found to not meet the criteria of sufficient evidence and especially if the suspect died. Both of these can make the importance of the Commission to have such authority. Accordingto that reason, this paper raised the formulation of the problem: Is the absence of juridical implications Authority of Termination of Investigation by the Commission? The author of this paper uses the method using a normative juridical approach to legislation (statue approach), the comparative approach (comparative approach). Legal materials that have been the author of the inventory and then analyzed using the techniques of comparative interpretation or interpretation of comparative law, that begins by analyzing the legislation which is then compared with other legislation. Based on the analysis and comparison by using the above method, the authors obtain answers from the results of research and formulation issues that have been raised, namely; (1) The absence of legal certainty related to the suspect who died; (2) The absence of legal certainty related to the case that is not enough proof; (3) the emergence of differences in the handling of corruption cases between the KPK and the police or by the Attorney-related investigations and prosecution. All of them acknowledge differences authority of the Commission is not authorized to issue the SP3 and other investigators that prosecutors and police who have the authority to issue the SP3 to the same case. Based on that reasons, the author feels there is a conflict between these rules that make legal uncertainty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/16/ 051603542 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 11:07 |
| Last Modified: | 21 Apr 2016 11:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112561 |
Actions (login required)
 |
View Item |