Wicaksono, RadenRuly (2016) Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Perkara Derivatif Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.39pk/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Putusan Pengadilan Nia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Perkara Derivatif Kepailitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang kabur. Kekaburan tersebut ditunjukkan dengan perbedaan putusan pada tingkat judex factie dan judex juris seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No.39PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No.02/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No.39PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No.02/GugatanLain- Lain/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2) Interpretasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum sebagai perkara derivatif kepailitan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case appreoach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yang kemudian hasilnya dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Berdasarkan metode penelitian di atas, diperoleh bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan PK No.39PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tidaklah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 karena hakim Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangannya tidak menerapkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara tepat Hal ini juga dikuatkan dengan metode interpretasi dan konstruksi hukum terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hasil interpretasi dan konstruksi hukum menunjukkan Pengadilan Niaga berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah kepailitan dengan syarat tertentu. Dimana syarat tersebut telah terpenuhi dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi antara Iwan Darmawan Soedjadi vs. PT. GKI karena kasus tersebut salah satu pihaknya merupakan seorang kreditor dan perkaranya memiliki keterkaitan dengan harta pailit. Selain itu, interpretasi dan konstruksi hukum terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga menemukan indikasi bahwa pasal tersebut merupakan pasal yang tidak baik karena tidak mengikuti kaidah ix yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, diperlukan revisi terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 agar tidak ada lagi perbedaan penafsiran oleh hakim pada tingkat judex factie dan judex juris yang mengakibatkan perbedaan putusan sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Hakim sebagai seorang pengadil sudah seharusnya memperhatikan sebuah perkara secara komprehensif, baik dari segi perkara yang dihadapi maupun dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal tersebut diperlukan agar hakim dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selaku lembaga negara yang menciptakan undang-undang sudah seharusnya memperhatikan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga menghasilkan undang-undang yang tidak multitafsir dan mempermudah hakim menerapkannya di dalam praktik.
English Abstract
In this minor thesis, the author raised the issue of the Authority of the Commercial Court in adjudicating lawsuits of unlawful act as bankruptcy derivatives case. This was motivated by the obscurity of the Commercial Court absolute competence. The obscurity is indicated by the difference of decision in the level of judex factie and judex juris as indicated in the Decision of the Supreme Court No.39PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Decision of the Commercial Court No.02/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on the issue, this minor thesis raised formulation of problems: (1) Whether the considerations made by judges in adjudicating cases in the Supreme Court Decision No.39PK/Pdt.Sus- Pailit/2013 Jo. Decision of the Commercial Court No.02/GugatanLain- Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst has been in accordance or not with Law Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (2) The interpretation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment associated with the authority of the Commercial Court in adjudicating a lawsuit of unlawful act as a matter of bankruptcy derivatives. This minor thesis using normative juridical method along with statute approach, case approach, and analytical approach. Legal materials were primary and secondary obtained by the writer will be analyzed by using analysis technique of analytical descriptive, which was then the results will be made as references in settling legal issues becoming the study object. Based on the research method above, the writer obtained answers that considerations made by the judges of Supreme Court in Decision of PK No.39PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 is not corresponding to Law Number 37 of 2004 because the judge of Supreme Court in making its considerations did not implement Article 3 paragraph (1) Law Number 37 year 2004 correctly. This is strengthened by interpretation method and legal construction towards Article 3 paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 showing that Commercial Court is authorized to hear actions against the law lawsuit which is a matter of bankruptcy derivatives with certain conditions. Where these conditions are fulfilled in the case of an unlawful act that occurred between Iwan Darmawan Soedjadi vs. PT. GKI because in the case one of the arties is a creditor and the case was related to the bankruptcy estate. In addition, the interpretation and construction of laws against Article 3 Paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004 also found indications that the article is an article, which is not good because it does not follow the rules contained in Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. Therefore, the necessary revisions to Article 3 Paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 so that there is no longer any difference in interpretation by x i judges at the judex factie and judex juris levels resulting differences in decision making thus justice and legal certainty can be achieved. The judge should have been examined a case comprehensively, both the case and the law, because that two are important for creating a decision that reflects the value of justice and legal certainty, especially for each party who held a case in the court. Along with that, the Indonesian House of Representatives, as an institution that formulating the law, should also have been paying attention to Law Number 12 Year 2011 in order to form a non-obscuur law and simultaneously to ease the judge to implement the law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/156/ 051606973 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Aug 2016 15:58 |
| Last Modified: | 12 Aug 2016 15:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112557 |
Actions (login required)
 |
View Item |