Akibat Hukum Konflik Peraturan Perundang-Undangan Pada Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Yuliawan, Widhi (2016) Akibat Hukum Konflik Peraturan Perundang-Undangan Pada Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan akibat hukum konflik peraturan perundang-undangan pada pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya bunyi Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya dalam Pasal 6,7 dan 8 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayahnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum terjadinya konflik peraturan perundang-undangan pada pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pengelolaan mineral dan batubara antara Pasal 6,7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ? (2) Bagaimana upaya solusi pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengeolaan sumber daya mineral dan batubara ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-unadangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis prekriptif analitis yaitu analisis yang digunakan untuk mendapatkan saran-saran atau pemecahan terhadap permasalahan berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konflik antara Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diselesaikan dengan asas lex posteriori derogate lex priori, sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengesampingkan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengakibatkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Selain itu hilangnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota juga menimbulkan beberapa akibat lainnya, seperti belum jelasnya peraturan pelaksana, pengaturan perimbangan keuangan, pajak dan retribusi daerah, pengelolaan lingkungan hidup, xi dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu upaya solusi yang dapat dilakuakan adalah dengan judicial review yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara dalam masa peralihan data dari keweangan yang selama ada dalam pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi. Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sekarang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah hilang dan solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

English Abstract

In this minor thesis, the writer raised the issued of the legal effect of legislation conflict in the regulation of local government authority in districts/cities in the management of mineral and coal mining. The theme selection is overshadowed by the issuance of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, especially the content of Article 14 Paragraph (1) which states that the authority of the management of mineral and coal are only shared between central government and provincial government. On the other hand, Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining particularly in article 6,7 and 8 suggested that the government’s authority in the management of mineral and coal is divided between the central government, provincial government, and local government in district/city in accordance with the scope of each region. Based on the above matters, this paper raised the formulation of the problem as follows: (1) How does the legal effect of legislation conflict in regulation of local government in district/city in the management of mineral and coal between article 8 Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining with article 14 Paragraph (1) Law Number 23 of 2014 on Regional Government ? (2) What are the effort made have to solutions by the local government authority in the management of mineral and coal resources ? Then the writing of this paper uses normative juridical method with statue approach and conceptual approach. Primary legal materials, secondary and tertiary obtained by the writer will be analyzed using analytical prescriptive technique namely a research used to obtain suggestions or solution to problem relating to the legal issues that become the object of study. From the result of research and method above, the writer obtained answers in the problem encountered that conflict between Article 14 Paragraph (1) Law Number 23 of 2014 on Regional Government with Article 6, 7 and 8 Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining can be settled by using the principle of lex posteriori derogate lex priori, that the validity of Law Number 23 of 2014 puts aside the existence of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining Resulting in the loss of local government authority in district/city in management of mineral and coal mining. In addition, the loss of local government authority in district/city also incurs several outcomes, such as the unclear executive regulation, balancing financial regulations, taxes and local retribution, management of environment and monitoring in mining activities. Therefore, the effort made to have solutions that can be done is with judicial review conducted by the Association of District Government of Indonesia (APKASI) to the Constitutional Court. There is also the socialization conducted by the central government related to the implementation of the mineral and coal mining in the transition of data from the regulations that during its existence in local government in district/city to the provincial government. xiii From the result of the research about it can be concluded that the current government authority in local government in district/city in the management of mineral and coal mining has been lost and then the effort made to have solution can be done to solve this problem is with Judicial Review and also socialization by the central government.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/154/ 051606971
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	16 Aug 2016 14:46
Last Modified:	22 Aug 2022 04:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112555

Text WIDHI YULIAWAN.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item