Implementasi Pasal 40 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf

Sasanty, NungkyKardyana (2016) Implementasi Pasal 40 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Implementasi Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hukum terhadap pelanggaran Pasal 40 huruf (d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait mengenai larangan harta benda wakaf untuk di jual yang pada kenyataan dimasyarakat masih terjadi. Berdasarkan latarbelakang diatas, dalam karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimanakah implementasi Pasal 40 Huruf (d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?. Dan Apakah faktor penyebab terjadinya penjualan tanah wakaf, dan bagaimana upaya untuk meminimalisir penjualan tanah wakaf dalam masyarakat?. Penulisan karya tulis ini merupakan penelitian hukum epiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus (Case Aprroach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitaian dengan menggunakan metode penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan terkait implementasi dari Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf didalam pelaksanaannya dimasyarakat masih terjadi pelanggaran mengenai penjualan harta benda wakaf berupa tanah, hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor seperti,: 1) masih kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait larangan penjualan tanah wakaf, 2) adanya sifat tamak, 3) lokasi yang strategis dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila tanah wakaf tersebut dijual. Sedangkan upaya untuk meminimalisir terjadinya penjualan tanah wakaf yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti BWI, BPN adalah dengan upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Nadzir, dan ahli waris dari Wakif mengenai semua yang menyangkut Wakaf termasuk menjelaskan mengenai larangan untuk dilakukan pada harta benda wakaf salah satunya dilarang untuk dijual.

English Abstract

In this thesis, the writer raised legal issues regarding the implementation of Article 40 Letter (d) of Law Number 41 Year 2004 on Wakaf Related to Wakaf Land Status As a Cause of Violations in the Wakaf Land Sales. The title selection was motivated by the legal issues against the violation of Article 40 letter (d) of Law No. 41 of 2004 on the prohibition of Wakaf related to Wakaf property sold that in reality the community still performs this activity. Based on the background mentioned above, in this paper it raised the formulation of the problem as follows: How does the implementation of Article 40 Letter (d) of Law No. 41 of 2004 on Wakaf? And what are the causes of the sale of wakaf land, and what are efforts to minimize the sale of wakaf land in the community? The writing of this paper was an empirical legal research using Case Aprroach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the writer were analyzed using quantitative descriptive analysis. Based on the results of research using research method above, the researcher obtained answers on the issues related to the implementation of Article 40 of Law No. 41 of 2004 on Wakaf in the implementation around the community which is still violating the sale of wakaf property in a form of land, that it was due to te presence of factors such as : 1) the lack of understanding from the public related to the ban on the sale of wakaf land , 2) the presence of greed, 3) a strategic location and has a high economic value if the wakaf land was sold. Meanwhile efforts to minimize the sale of wakaf land that has been done by the competent authority such as BWI, BPN is an effort to disseminate to the public, Nadzir, and heirs from Wakif regarding all that concerns the Wakaf and also to explain the ban to be done on the wakaf property one of which is prohibited for sale.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/150/ 051606967
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:03
Last Modified: 18 Aug 2016 09:03
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112551
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item