Subur, JonatanClementsAnugerah (2016) Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Memuat Klausula Arbitrase. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Memuat Klausula Arbitrase. Adapun pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah/sengketa di bidang hukum kepailitan, terutama dalam pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dengan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Arbitrase mengenai lembaga mana yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit ketika para pihak yang terikat dalam perjanjian itu memasukkan klausula arbitrase di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana konflik hukum yang terjadi terkait kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit atas perjanjian yang memuat klausula arbitrase? (2) Bagaimana penyelesaian konflik hukum yang mengatur tentang sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase antara Undang-Undang Nomor 37zTahunz2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomorz30zTahunz1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar tercapai suatu kepastian hukum? Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh penulis kemudian akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan digunakan beberapa teknik interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konflik hukum mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Konflik hukum ini terjadi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Arbitrase, dimana kedua undang-undang ini membenturkan kewenangan 2 lembaga negara dalam memeriksa dan menyelesaikan masalah kepailitan yang memuat klausula arbitrase. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana Undang-Undang Kepailitan berlaku sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan Undang-Undang Arbitrase sebagai Lex Generalis.
English Abstract
In this research, the author take up the issues about commercial court authority to investigate and resolving statement of bankruptcy that containing the arbitration clause. The choice of theme is motivated by the existence of a problem/dispute in the bankruptcy law sector, especially in Article 303 Bankruptcy Law with article 3 and article 11 of Arbitration Law regarding which institutions which has the authority to investigate and resolve statement of bankruptcy when the parties are bound by the treaty to enter arbitration clause. In this research, the author proposing 2 legal issues, that is: (1) How legal conflict that occur related commerce court authority to investigate and resolving statement of bankruptcy for the aggrement that containing an arbitration clause? (2) How the legal conflict resolution which regulate about bankruptcy dispute that containing an arbitration clause between Law No. 37 of 2004 about bankruptcy and PKPU with Law No. 30 of 1999 about arbitration and alternative dispute resolution in order to achieve legal certainty? This type of research is normative legal research, by using statute approach and analytical approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary which has been obtained by the author will presented in the narrative form which compiled systematically, and used some of the techniques of interpretation, that is grammatical interpretation, systematic interpretation, and historical interpretation. From the research results with the above method, the author get answers to existing problems that legal conflicts regarding the authority of the Commercial Court to investigate bankruptcy dispute that containing an arbitration clause already available before Law No. 37 of 2004, namely with validity of Law No. 4 of 1998. This legal conflict occurs between the Bankruptcy Law with the Arbitration Law, which the both of this law are banging authorized 2 state institutions to investigate and resolving bankruptcy problem which contains the arbitration clause. Settlement of legal conflicts between the two laws can be solved by using the principle Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Which Bankruptcy Law applies as Lex Specialis which rule out The Arbitration Law as a Lex Generalis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/146/ 051606963 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 15:42 |
| Last Modified: | 16 Aug 2016 15:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112546 |
Actions (login required)
 |
View Item |