Fatmawati, MuslikhatunDwi (2016) Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pascatransformasi Kelembagaan Pt Jamsostek Menjadi Bpjs (Studi Di Kantor Bpjs Ketenag. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pascatransformasi kelembagaan PT Jamsostek menjadi BPJS di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang. Pemilihan tema tersebut karena dilatar belakangi pentingnya jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat dan dikarenakan di Kota Malang ini masih ada banyak masyarakat ataupun perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaannya dalam program-program jaminan sosial pascatransformasi dari PT Jamsostek menjadi BPJS pada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setelah adanya transformasi kelembagaan Jamsostek (persero) menjadi BPJS? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan? (3) Bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan? Karya tulis ini menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode analisa dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan program jaminan sosial pascatransformasi kelembagaan PT Jamsostek menjadi BPJS di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) adalah terdapat beberapa perbedaan karakter serta terdapat perbedaan program antara pelaksanaan pada era sebelum BPJS Ketenagakerjaan dengan pasca transformasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kendala internal dan kendala eksternal. Solusi dalam menghadapi hambatan yang timbul yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang telah melakukan beberapa sosialisasi baik melalui media cetak, televisi, maupun radio supaya Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih dikenal oleh masyarakat, selain itu juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri se-Malang, untuk meningkatkan kesadaran setiap perusahaan dalam mengikutsertakan karyawannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik maka dilakukan rekrutmen atau mencari pegawai baru agar tidak terjadi lagi kekurangan pegawai.
English Abstract
In this thesis, the writer raised concerns regarding the implementation of social security programs of employment regulated in Article 6 Paragraph (2) of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Agency (BPJS) post-transformation of institutional PT Jamsostek into BPJS in the Office of BPJS Employment Branch Office of Malang , Selection of the theme was underlined by the importance of employment in the field of social security for all people and because in Malang there are still many people and companies that have registered membership in the program of social security post-transformation from PT Jamsostek into BPJS in BPJS Employment. Based on this, the formulation of the problem in this paper are: (1) How is the implementation of Article 6 Paragraph (2) of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Agency after the presence of institutional transformation of Jamsostek (Persero) into BPJS? (2) What are the obstacles encountered in the implementation of BPJS Employment program implementation? (3) What are solutions in dealing with obstacles arise in the implementation of BPJS Employment program? This paper uses empirical method with sociological juridical approach. Primary legal materials and secondary were then analyzed using analysis descriptive technique namely an analysis method by describing, illustrating and providing the results of research on the implementation of Article 6 Paragraph (2) and disadvantages and solutions in implementing social security programs post-transformation of institutional PT Jamsostek into BPJS in BPJS Employment Branch office of Malang. From the research results with the method mentioned, the writer obtained the answers to the problems that the implementation of Article 6 Paragraph (2) is that there are some differences in the character and there is a difference between the implementation of the program in the era before BPJS Employment with post-transformation. Obstacles encountered in the implementation of BPJS Employment are the internal constraints and external constraints. The solution in dealing with obstacles that arise are BPJS Employment Branch Office of Malang has conducted several dissemination through print, television, or radio so that the Social Security Program organized by BPJS Employment is better known by the public, but it also cooperated with State Attorney of Malang, to raise awareness of each company to include employees as members of BPJS Employment, as well as to improve public services then recruits or looking for new employees in order to avoid further short-staffed.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/145/ 051606962 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 Aug 2016 08:39 |
| Last Modified: | 18 Aug 2016 08:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112545 |
Actions (login required)
 |
View Item |