Kartikasari, GebilaSeptya (2016) Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Cita-cita dan tujuan Negara Indonesia salah satunya adalah menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Diwujudkan dengan adanya penjaminan ketersediaan kebutuhan dasar yaitu pangan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut terjadi hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen. Ketersediaan akan kebutuhan pangan tidak hanya sekedar adanya pangan yang dapat dikonsumsi, melainkan pangan tersebut harus terjaga kualitasnya dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan bagi konsumen. Salah satunya makanan yang diperdagangkan harus terbebas dari campuran bahan berbahaya. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penelitian ini berisi tentang pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan pelaku usaha pasar tradisonal dalam memperdagangkan makanan mengandung bahan berbahaya serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindusrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai wujud adanya perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Diperolehnya data primer dan sekunder serta populasi dan sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan hukum positif yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pasar tradisional di Kota Malang yang terdiri dari Pasar Sawojajar, Pasar Kebalen, Pasar Kasin, Pasar Merjosari, Pasar Belimbing, Pasar Mergan, Pasar Induk Gadang, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Mbunul Malang. Pengawasan dilakukan dengan dibentuknya Tim Pengawasan Terpadu dengan melakukan pembelian makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya yang diperoleh dari pelaku usaha pasar tradisional yang kemudian dilakukan uji tes kit. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terkait beredarnya makanan mengandung bahan berbahaya. Upaya preventif terhadap pelaku usaha pasar tradisional dengan memberikan surat peringatan berupa kerjasama dengan pengelola pasar untuk melakukan pembinaan, dan upaya preventif terhadap konsumen dengan dilakukannya pendidikan konsumen melalui penyuluhan terkait perlindungan konsumen. Upaya Represif dilakukan dengan diberlakukannya sanksi tegas berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tetap memperdagangankan makanan mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini, bahwa terdapat penemuan makanan mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pasar tradisional. Bahan xii berbahaya yang dicampurkan ke dalam makananan yang diperdangkan berupa boraks, formalin dan rodhamin b berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sehingga perlu adanya pengaturan terkait sanksi yang tegas di dalam perlindungan konsumen terhadap makanan mengandung bahan berbahaya. Dalam bentuk apa sanksi tersebut dilakukan dan kapan diperlakukan sanksi administratif maupun pidana. Selain itu perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
English Abstract
One of the goals of Indonesian Government is to ensure the welfare of its entire people. It is manifested in providing guaranty on the availability of basic needs that are food. In fulfilling the basic need, there is a mutual relationship between business people and consumers. The availibility of food supply is not only about the availability in the markets but also the quality that can ensure the safety of the consumers. One of those is that the food sold has to be free of hazardous materials. Therefore, the Government needs to take part in providing supervision on that matter. Moreover, this task can be carried out by the Department of Industry and Trade of Malang. This study discusses the offenses toward regulations done by business people in traditional markets in selling food containing hazardous materials and the supervision done by the Department of Industry and Trade of Malang as a form of protection for consumers. In this study, the researcher uses juridical empirical method with sociological juridical approach, gathers population and sample by means of purposive sample, and uses primary and secondary data as bases, and analyzes the data based on the established positive regulations. Supervision is conducted to ten traditional makets in Malang City consisting of Sawojajar Market, Kebalen Market, Kasin Market, Merjosari Market, Belimbing Market, Mergan Market, Induk Gadang Market, Besar Market, Tawangmangu Market, and Mbunul Market. Supervision is conducted with the establishment of integrated sueveillance team to buy food allegedly containing hazardous materials obtained form business people in traditional markets traditional markets then undergone a test kit. The efforts done by the Department of Industry and Trade of Malang related containing hazardous material. The preventive efforts the suspect business traditional markets by give warning letter of cooperation with the management the traditional markets to provide duidance, and the prevemtive efforts to consumer with “consumer education.” Efforts repressive done with the implementation of administrative sanctions and criminal sanctions for business traditional market who trade hazardous materials in food. The result of the study shows that there is a discovery of hazardous materials in food sold by business people in traditional markets. Based on the discovery by the Department of Industry and Trade, the hazardous materials added to the food are borax, formalin, and rhodamine b. Regarding to that matter, it is essential to provide regulations that manage firm sanctions for protecting consumers from food containing hazardous materials. What the sanctions are and when the administrative and criminal sanctions need to be established are important things to be discussed. Furthermore, it is needed to establish changes in xiv regulations in Constitution Number 8 year 1999 about Consumer Protection, as it is regulated in Article 8 Verse (4), Constitution number 8 year 1999 about Consumer Protection.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/141/ 051606958 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Aug 2016 16:13 |
| Last Modified: | 12 Aug 2016 16:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112541 |
Actions (login required)
 |
View Item |