Hambatan Dalam Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pt. Kaltim Prima Coal (Persero) Berkedudukan Di Kalimantan Timur

Golly, LaviniaCanasha (2016) Hambatan Dalam Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pt. Kaltim Prima Coal (Persero) Berkedudukan Di Kalimantan Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang hambatan pelaksanaan kewajiban terhadap Penyusunan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di PT.Kaltim Prima Coal. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa perusahaan tambang di Indonesia yang mengalami konflik dengan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan karena tidak terlaksananya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana seharusnya. Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan wajib melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, dalam peraturan tersebut tidak diatur secara khusus mengenai subjek, objek ataupun lingkup dari program pengembangan dan pemberdayan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan adanya kekaburan hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer, sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta dokumendokumen dan studi kepustakaan. Bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa perusahaan PT.Kaltim Prima Coal memang melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat namun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada pengaturan secara rinci mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, PT.Kaltim Prima Coal berinisiatif menerapkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal lainnya yaitu masih lemahnya aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Hambatan yang dihadapi yakni terbagi menjadi dua yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan Internal yang dihadapi ialah kurangnya kapabilitas karyawan internal PT.Kaltim Prima Coal dan Hambatan eksternal yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Upaya internal yang dilakukan ialah berusaha menghasilkan karyawan yang lebih berkapabilitas dan upaya eksternal ialah lebih aktif mengadakan sosialisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)

English Abstract

In this minor thesis , the researchers raised the issue of barriers to implement the obligations of the Program Development and Community Empowerment in PT. Kaltim Prima Coal.The problems occur and are experienced by some of mining companies in Indonesia, thus creating conflicts with the local communities surrounding the mining area due to the program of development and empowerment is not materialized as they should. Article 108 of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining stated that the company that already has a mining license shall and oblige to implement the Development Program and Community Empowerment. However, the regulation does not thoroughly indicate on the subject , the object or scope of program development and community empowerment and eventually obscure the law. This study is made by using the empirical juridical research method and with the method of approach of sociology juridical. The primary materials are derived from direct interview with PT. Kaltim Prima Coal’s employees while the secondary materials are obtained from the documents provided by PT.Kaltim Prima Coal. These legal materialsare analysed with quantitativedescription techniques. As the result of the research according to the methods above, the writer gained the answer over the problems, that PT.Kaltim Prima Coal has committed to undertake the development and empowerment community programme since the company made contract agreement with the government, far before the validty of legislation number 4 year 2009 about mineral and coal mining. PT.Kaltim Prima Coal has some obstacles which are dividedintotwo sections the internal and external factor of obstacles.The incapability of PT.Kaltim Prima Coal employee has become their internal obstacle within the organization and their external factor by lacks of socialization betweenPT.Kaltim Prima Coal and stakeholders. Initiative has been taken by PT.Kaltim Prima Coal to cultivate their employee to be more capable and actively socialize this matter to all of their stakeholders.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/14/ 051603540
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 25 Apr 2016 13:54
Last Modified: 25 Apr 2016 13:54
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112539
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item