Perbandingan Kedudukan Hukum Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Pada Anak Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Dan Hukum Keuangan Negara

MaulanaFirmansyah (2016) Perbandingan Kedudukan Hukum Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Pada Anak Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Dan Hukum Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Keterlibatan Negara dalam bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 diwujudkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Negara. Inti dari pembentukan BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk yakni Persero dan Perum. Sebagai sebuah Perseroan Terbatas, tentu BUMN Persero didirikan dengan perhimpunan modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Namun, agar suatu PT dapat dikatakan sebagai sebuah BUMN Persero maka modalnya harus berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Hal ini menjadikan BUMN Persero tidak hanya tunduk pada UU BUMN dan UU PT, namun juga tunduk pada UU Keuangan Negara. Pasal 14 Ayat (3) UU BUMN memberi kewenangan kepada BUMN Persero untuk melakukan pembentukan anak perusahaan atau penyertaan modal di PT lain sebagai anak perusahaannya, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Walaupun demikian, terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan hukum penyertaan modal BUMN Persero pada anak perusahaan sebagai bagian dari keuangan negara maupun kedudukannya sebagai aset pribadi badan hukum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana perbandingan kedudukan hukum penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero pada anak perusahaan dalam perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Keuangan Negara?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban Direksi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero terkait kerugian dalam pengelolaan modal perusahaan berdasarkan Hukum Perusahaan dan Hukum Keuangan Negara?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa penjelasan undang-undang dan buku-buku ilmu hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, formal, dan sistematik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua perspektif tersebut. Persamaan terletak dalam hal kedudukan hukum anak perusahaan BUMN Persero sebagai perusahaan swasta murni. Kemudian ditemukan perbedaan di mana dalam perspektif hukum perusahaan penyertaan modal tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengalihkan hak sehingga modal yang disertakan tersebut berubah kedudukan hukum menjadi aset pribadi anak perusahaan BUMN Persero sebagai badan hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum keuangan negara penyertaan modal tersebut dianggap sebagai pengalihan kewenangan delegatif sehingga kedudukan hukumnya tetap sebagai bagian dari keuangan negara. Kemudian, pertanggungjawaban Direksi anak perusahaan BUMN Persero terkait kerugian dalam pengelolaan modal perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum perusahaan, hukum keuangan negara, dan hukum pidana.

English Abstract

State involvement in the economy as mandated by Article 33 Paragraph (2) and Paragraph (3) Constitution of State of Republic of Indonesia 1945 is embodied by the establishment of State-Owned Enterprises (BUMN). The core and the formation of SOE are to achieve the public prosperity for the people of Indonesia. The State-Owned Enterprises consist of two forms, namely Limited Company (BUMN Persero) and Public Company (BUMN Perum). As a Limited Company, BUMN Persero is certainly established by the capital association paid by the shareholders. However, in order that a Limited company can be regarded as a BUMN Persero, then the capital must come from separated state finances. It makes BUMN Persero not only subject to the Act of Limited Company and the Act of State- Owned Enterprises, but is also subject to the Act of State Finances. Article 14 Section (3) of the Act of State-Owned Enterprises gives authorizes to the BUMN Persero to conduct the subsidiary establishment or share subscription in other limited company, in the case it get the approval from the State Minister of State-Owned Enterprises. Nevertheless, there is a legal vacuum related to the legal position of share subscription of BUMN Persero in subsidiary company as part of state finances as well as its position as personal assets of legal entity so that causes the legal uncertainty. Based on the background problems mentioned above, as for the formulation of the main issues to be presented during the writing of this study was formulated in the form of questions as the following: (1) How is the comparative legal position of the share subscription of BUMN Persero in subsidiary company in Corporate Law and State Financial Law?; (2) How is the Board of Director in subsidiary company of BUMN Persero accountability related to the losses in company capital management based on Corporate Law and State Financial Law?. This research is a normative law research. This study uses the statue approach, analytical approach, concept approach, and comparative approach. The materials used consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary law materials in the form of legal explanations and jurisprudence books, as well as tertiary legal materials in the form of dictionary. The analysis techniques of legal materials in this study were using a grammatical interpretation, formal, and systematic. The research result is a comparative legal position of share subscription of BUMN Persero in subsidiary company in the corporate law and state financial law perspective was found similarities in terms of the legal position of BUMN Persero’s subsidiary company as purely private company. Later, it was found the differences where in the state financial law perspective, the company share subscription is considered as a transaction that switch the right, so that the share subscription included changes its position into personal assets of BUMN Persero’s subsidiary company. While, in the state financial law perspective, the share subscription is considered as a transfer of delegative authority so that the legal position remains as a part of the state finances. Then, the accountability of the Board of Directors of BUMN Persero’s subsidiary company conducted by using the principles of corporate law, state financial law, and criminal law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/137/ 051606954
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	15 Aug 2016 10:04
Last Modified:	25 Aug 2022 02:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112536

Text FIRMANSYAH MAULANA.pdf Download (8MB)

Actions (login required)

View Item