Noer, Zakiah (2016) Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh Badan Hukum Koperasi. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha koperasi yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana milik anggotanya saja, melainkan juga masyarakat non anggota. Agar tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi mendirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) yang memiliki legalitas untuk mengelola dana anggota dan masyarakat. LKM yang didirikan oleh koperasi selanjutnya dinamakan Koperasi LKM. Pendirian Koperasi LKM menimbulkan akibat hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara Koperasi dan LKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh badan hukum Koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum pada beberapa aspek dalam Koperasi LKM bersangkutan, antara lain: 1) Dalam aspek kegiatan usaha, Koperasi LKM dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yang tidak terbatas pada anggota saja, melainkan masyarakat secara umum. Selain itu, Koperasi LKM dapat memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. 2) Dalam aspek permodalan, Koperasi LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah LKM nantinya. 3) Dalam aspek Kelembagaan, Pengurus dan Pengawas koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi LKM. Selain itu, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena adaya perubahan bidang usaha Koperasi LKM. 4) Dalam aspek pengawasan, Koperasi LKM akan diawasi OJK yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri.
English Abstract
In this research, the Author tries to analyze the legal consequences of the establishment of microfinance institutions by cooperation legal entities. The topic is underlined by the existence of cooperation business activities which not only collect and distribute funds over its members, but also to its non-members. In order to avoid the violation of the provisions of Act No. 25 Year 1992 about Cooperations and also to strengthen its position, cooperation has established a microfinance institution (MFI) which has the role to manage both of member and non-members’ funds. Microfinance institution that is established by the coopertion legal entities called as Cooperation MFI. The establishment of Cooperation MFI raises the legal consequences because of the different regulations between Cooperation and MFI according Act No. 25 Year 1992 about Cooperations and Act No.1 Year 2013 about Microfinance institutions. Therefore, this research aimed to find out the legal consequences of the establishment of microfinance institutions by cooperation legal entities. This research is a normative research which is analyzed through statute approach. The primary, secondary, and tertiary materials that have been gained by the Author are analyzed using the gramatical and systematic interpretation methods. Obviously, the outputs of this research show that the establishment of microfinance institutions by cooperation legal entities causes the legal consequences on several aspects of the Cooperation MFI concerned, such as: 1) in the business activities aspect, the Cooperation MFI can collect and distribute funds that are not restricted to its members, but society in general. Cooperation MFI also can provide a consultation service of business development. 2) in the capital aspects, the Cooperation MFI should adapt and implement all the provisions about MFI’s capital according to the regional coverage MFI later. 3) in the institution aspects, Director and Supervisor of previous cooperation will act as a Director and Sepervisor of Cooperation MFI. Additionally, it is necessary to change the CooperationStatutes due to the changes of cooperation business fields. 4) in the supervision aspects, Cooperation MFI will be supervised by OJK which coordinate with the Ministry of Cooperation Small and Medium Enterprises and the Ministry of Home Affairs.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/135/051606995 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) > 346.066 8 Kinds of corporations (Kinds of companies) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 15:29 |
| Last Modified: | 28 Dec 2021 07:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112534 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ZAKIAH NOER.pdf Download (634kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |