Pambudhi, Risthu (2016) Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (Studi Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal yang berbendera asing telah merugikan beberapa aspek di Indonesia. Aspek tersebut diantaranya: 1.) aspek ekonomi; 2.) aspek lingkungan; 3.) aspek sosial; dan 4.) aspek kedaulatan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mulai memfokuskan untuk mengurangi kerugian-kerugian tersebut dengan cara melakukan penegakan hukum berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing di wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui penyidik dan/atau pengawas perikanan, melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing dengan melalui proses peradilan dan tanpa melalui proses peradilan. Hal tersebut dapat dilakukan, karena telah diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adanya Pasal tersebut tentu tidak terlepas dari politik hukum yang mendasari yang telah ditetapkan oleh para pembuat Undang-undang. Namun, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, tindakan Penenggelaman kapal tanpa proses peradilan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan dua masalah yang akan dikaji yaitu: a) politik hukum apa yang melandasi adanya tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?; dan b) Bagaimana Format ideal penegakan hukum pelaku illegal fishing yang dilakukan kapal perikanan yang berbendera asing? Untuk menjawab hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach). Penelaahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, mempelajari serta meneliti referensi. Referensi yang ada kemudian diinventarisir, diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, mengaitkannya dengan alasan yang mendasari adanya suatu peraturan. Sehingga dapat merumuskan suatu format ideal dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (tanpa proses peradilan). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan lex specialis dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alasan-alasan dan tujuan yang mendasari adanya Pasal tersebut adalah adalah:1.) Melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia;2.) Perlawanan dari pelaku illegal fishing; 3.) Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal; 4.) Penerapan sanksi yang adil bagi seluruh pelaku illegal fishing serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (penenggelaman kapal); 5.) Jangka waktu proses penegakan hukum terlalu lama; dan 6.) menimbulkan efek jera. Penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan tentu melanggar hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam KUHAP serta UUD NRI 1945. Problematika tersebut seyogyanya menjadi perhatian penegak hukum dan pemerintah mengingat dalam penegakan hukum harus berdasarkan kepada due process.
English Abstract
Catching fish illegally (illegal fishing) committed by a foreign-flagged ship that has been creating negative effects for some aspects in Indonesia. These aspects are: 1.) economic aspects; 2.) environmental aspects; 3.) social aspects); and 4.) aspects of sovereignty. Therefore, the current Government began to focus to reduce losses by doing law enforcement be sinking foreign-flagged vessels in the territorial waters of the Republic of Indonesia. In the process, the Government, through the investigator and/or fisheries supervisor, taking special actions by sinking foreign-flagged ship through judicial process and without going through the judicial process. It can be done, because it has been regulated in Article 69 paragraph (4) of the Number 45 in 2009 about the changes of Constitution Law Number 31 of 2004 Regarding fisheries. The existence of such article is certainly not in spite of the underlying law of politics that has been set by the lawmakers. However, if seen from the laws of laws relating to criminal procedure law, the Act of Sinking a ship without a judicial process that certainly goes against The Law 28D clause (1) of the constitution of 1945 NRI (Republic Nation of Indonesia) and the principles contained in law No. 8 of 1981 on the law of criminal procedure. Based on the facts above, the author formulates two issues that will be examined are: a.) what political law that based the existence of special measures in the form of sinking foreign-flagged ship under article 69 clause (4) Act No. 45 of 2009 about changes in the Law Number 31 of 2004 About Fisheries? b.) What is the ideal Format of law enforcement to the perpetrators of the illegal fishing conducted by foreign flagged fishing vessel? To address this, the research that the author used is methods of normative juridical approach to statutory (statute approach), conseptual approach. The study of the legal materials of primary law, secondary and tertiary at the research done by the documentation, study and examine the references. Then the references will be saved, classified and analyzed using the content of analysis techniques by analyzing the laws, connect it with the reasons based of the rules. So that it can formulate an ideal format in the crime law enforcement catching fish illegally in Indonesia. In the enforcement of the law against the perpetrators of illegal fishing, fisheries supervisor and/or investigators can conduct a sinking the foreign-flagged ships based upon of enough proof (without judicial process). It would have been regulated in article 69 paragraph (4) Act No. 45 of 2009 about changes in the Law Number 31 of 2004 about Fisheries that constitute lex specialists of law No. 8 of 1981 about law of criminal procedure. The reasons and objectives underlying the existence of the Article are: 1.) Territorial of Republic of Indonesia sovereignty Violated ; 2.) Resistance of the perpetrator of llegal fishing; 3.) Improving the management of fisheries resources by sinking ships; 4.) application of fair sanctions for all perpetrators of illegal fishing and other countries that apply the same sanctions (the sinking of the ship); 5.) law enforcement process is too long; and 6.) pose a deterrent effect. Foreign-flagged ships sinking without judicial process would certainly violate the rights of suspects and the principles that have been set in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE as well as NRI (Republic Nation of Indonesia) CONSTITUTION 1945. Such problems should be the law enforcement and Government attention given in the rule of law must be based on the process.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/131/051606949 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials > 345.077 Final disposition of cases |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 10:26 |
| Last Modified: | 28 Dec 2021 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112530 |
Preview |
Text
SKRIPSI_RISTHU PAMBUDHI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |