Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Dan Desa Darurejo)

Grandistia, Inneke (2016) Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Dan Desa Darurejo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pendaftaran kelahiran yang wajib dilakukan oleh setiap orang karena akta kelahiran sangatlah penting bagi seseorang guna mendapatkan pengakuan bahwa seseorang tersebut adalah warga Negara Republik Indonesia, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta akta kelahiran merupakan akta autentik yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang . (2) Apa faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (3) Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menangani masalah pendaftaran akta kelahiran. Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dengan cara purposive sampling dan simple random sampling. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Jombang khususnya Desa Darurejo Kecamatan Plandaan yang tidak memiliki akta kelahiran. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran adalah faktor yang berasal dari subtansi peraturan perundangundangan, struktur dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani masalah pendaftaran akta kelahiran dirasa sudah cukup baik karena dalam melakukan upayanya terbukti respon masyrakat dalam sosialisasi dan layanan jemput bola tersebut telah berhasil dilaksanakan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pengkajian ulang mengenai saksi dalam kelahiran serta adanya sanksi jika tidak mengurus akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebaiknya melakukan pelayanan jemput bola setiap 6 (enam) bulan sekali. Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat maka Kepala Desa/Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kelahiran. Masyarakat diharapkan menyadari betapa pentingnya akta kelahiran dan mempunyai rasa tertib administrasi serta kesadaran hukum.

English Abstract

In this thesis, the researcher upholds the concerns of mandatory birth registration by each person due to the fact that birth is very important for a person in order to get the acknowledgement that the person is the citizen of Republic of Indonesia, guarantee, protection and security of law, and that birth certificate is an authentic certificate that becomes the proof of ones identity, his or her relation with his or her family. Based on the matters mentioned formerly, the paper upholds the following concerns: (1) How is the implementation of Indonesian Law Number 24 of 2013 Article 27 Section (1) on Amandment of Indonesian Law Number 13 of 2006 on Civil Administration of Birth Certificate Registration in Darurejo village, Plandaan district, Jombang Regency. (2) What are the factors causing the people of Darurejo village, Plandaan district, Jombang Regency not to registrate for the birth of certificate as regulated in Indonesian Law Number 24 of 2013 Article 27 Section (1) on Amandment of Indonesian Law Number 23 of 2006 on Civil Administration. (3) What are the efforts done by the Department of Population and Civil Registration of Jombang Regency in order to overcome the problems of birth certificate registration. The study is an empirical juridical research with the method of sociological juridical approach. In this research, the researcher employs purposive sampling and simple random sampling techniques. From the result of the research with the mentioned methods, the researcher obtains the answer for the existing problems that the implementation of Indonesian Law Number 24 of 2013 Article 27 Section (1) on Amandment of Indonesian Law Number 13 of 2006 on Civil Administration has not been executed well due to the large number of the people of Jombang Regency, particularly of Darurejo Village in Plandaan District, who do not possess birth certificates. The factors causing the people of Darurejo Village Plandaan District Jombang Regency not to registrate for the birth certificate come from the substances of rule of law, structure and performance of Department of Population and Civil Registration of Jombang Regency, and the factors from the people themselves who are not obedient to the administration regulation and awareness towards the law. The efforts done by Department of Population and Civil Registration in handling the problems of birth certificate registration are reviewed to be adequately well because in doing the efforts, the responses from the society in socialization and proactive service are positive. In the provision of the rule of law, review is needed regarding the sanction in birth and the presence of sanction if birth certificate is not arranged. Department of Population and Civil Administration of Jombang Regency had better conduct proactive socialization for at least once in 6 (six) months. As the figure who is close to the people, then the Head of Village of Darurejo, Plandaan District, is expected to be aware about the importance of birth certificate and has the obedience towards the administration regulation and the awareness of law.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/129/ 051606947
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 16 Aug 2016 13:51
Last Modified: 28 Dec 2021 05:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112527
[thumbnail of SKRIPSI_INNEKE GRANDISTIA.pdf]
Preview
Text
SKRIPSI_INNEKE GRANDISTIA.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item