Agusta, AnugrahPurwariza (2016) Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara Dalam Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Pasurua. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang memuat asasasas umum penyelenggaraan negara pada program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang di hadapi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penerapan asas tersebut dan solusi-solusi apa yang ditawarkan. Skripsi ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Jalan Ir. H. Juanda No. 66 Pasuruan, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung dan sampel pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari lokasi penelitian, dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelusuran di internet. Teknik memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara yang tidak terstruktur (open interview). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerapkan 3 (tiga) asas umum penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan terselenggaranya BOK. Asas pertama, asas keterbukaan dilaksanakan dengan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program BOK di Kota Pasuruan kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada masyarakat ataupun semua pihak yang ingin mengetahui informasi dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu. Asas kedua, asas proporsionalitas dilakukan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan Puskesmas sebagai unit penyelenggara teknis. Asas Ketiga, asas akuntabilitas dengan adanya laporan kegiatan dan pemanfaatan anggaran BOK untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Terdapat faktor penghambatan dalam penerapan asas-asas tersebut diantaranya terkait kebijakan dan sumber daya manusia. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan yang di alami Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan program BOK adalah terkait harmonisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
English Abstract
Research in this thesis aims to identify and analyze the application of Article 3 of Law No. 28 of 1999 which contains the general principles of state administration in the Operational Aid Health (BOK) in Department of Health Pasuruan and to know and describe the obstacles faced by the Department of Health Pasuruan town in the application of these principles and what solutions are offered. This thesis is included in the empirical juridical legal writing. The location of research in the Department of Health Pasuruan, Jalan Ir. H. Juanda number 66 Pasuruan, East Java. The data that used in this thesis are primary data and secondary data using primary data sources and secondary data sources. Primary data sources include data obtained directly and samples in the Department of Health Pasuruan. Secondary data source materials library, archive data, official data from the study site, and legal materials consisting of legislation relating to the problems and the search results on the Internet. Techniques used to obtain data observation and unstructured interviews (open interview). Data were analyzed using descriptive qualitative method. Based on this research, it is known that Department of Health Pasuruan to apply 3 (three) general principles of state administration relating to the implementation of the BOK. The first principle, the principle of openness implemented by providing information relating to the implementation of the BOK program in Pasuruan except information that is restrictive and limited to the public, or all those who want to know the information in a simple, fast and timely. The second principle, the principle of proportionality by balancing the rights and obligations of Department of Health Pasuruan and Puskesmas as a technical organizer unit. The third principle, the principle of accountability to the report of activities and budget utilization for the health efforts BOK promotive and preventive in Puskesmas by Department of Health Pasuruan. There inhibitory factor in the application of those principles which were related to policy and human resources. The solution offered of natural obstacles in Department of Health Pasuruan in the administration of the BOK program is associated harmonization of policies, use of information technology and the improvement of the quality of human resources.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/128/ 051606946 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 10:35 |
| Last Modified: | 15 Aug 2016 10:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112526 |
Actions (login required)
 |
View Item |