Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

Aksan, M. Zainul (2016) Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang penerapan pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang. Bahwa setiap usaha minimarket diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apabila tidak memiliki SIUP maka hal itu melanggar ketentuan pasal 2 (1) Perda Kota Malang tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan dimana dalam pasal itu menyebutkan bahwa setiap usaha wajib memiliki SIUP tidak terkecuali usaha minimarket waralaba di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1). Bagaimana Efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait SIUP bagi Minimarket? (2). Apa Hambatan Badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Jenis dan Sumber Data adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal 2 (1) Perda Kota Malang nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah belum efektif. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang kepemilikan SIUP adalah kurangnya sarana atau fasilitas, budaya masyarakat dan penegak hukum. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal BP2T maupun melakukan kordinasi pengawasan dengan Satpol PP Kota Malang. Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang mendirikan minimarket tanpa SIUP.

English Abstract

In this research, the author raised concerning This research is discuss the implementation of Malang City Regulation No. 8 of 2010 on business license. The problems discussed in this thesis is related to effectiveness on business license or Minimarket franchise as well as bottlenecks in the application of Regulation No. 8 of 2010. That every minimarket is is must to have a SIUP. The article say every business must have SIUP no exception franchise minimarket in Malang. Based on this background, the problem in this study are (1) How Effective Article 2 Paragraph (1) of the Regulation of Malang City Number 8 of 2010 on the Implementation of Business Industry and Trade related SIUP for minimarket? (2) What are the obstacles for licensing service agency (BP2T) Application Of Article 2 Paragraph (1) Regulation Of Malang City Number 8 Year 2010 and how solutions for this problems? Then this kind of research using empirical jurisdiction with sociological juridical approach. The research location in Tuban. Data Types and Sources of primary data, secondary data and data tertiary. Primary data were obtained by direct interviews with respondents. Secondary data were obtained from literature studies, study the documentation and study of the search. Data analysis technique is descriptive analysis. From the research results can be seen that in Application Of Article 2 Paragraph (1) Regulation Of Malang City Number 8 Year 2010 is not efective. As for some of the obstacles encountered in the implementation of Article 2 (1) As for some encountered in the supervision of mining business activities that do not have a license that is, the lack of means or facilities, cultural communities and law enforcement. The Solutions to deal with barriers it is to continue to make improvements the internal of BP2T. Make a coordinated with the Civil Police of Malang City. Sanctioning is a deterrent effect for businesses that establish minimarket without business license.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/121/ 051605426
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	21 Jul 2016 11:09
Last Modified:	17 May 2022 02:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112519

Text SKRIPSI_M._ZAINUL_AKSAN,_125010107111040.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item