Esadimmarca, Yogastio (2016) Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten (Studi Di Kantor Sentra Hki Universitas Brawijaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh pemegang paten dalam membayar biaya pemeliharaan tahunan paten. Dalam hal ini yang dimaksud pemegang paten adalah Universitas Brawijaya sebagai lembaga perguruan tinggi yang juga peduli dengan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten dari kurang lebih 50 paten yang telah granted akan tetapi belum membayar biaya pemeliharaan tahunan dari paten-paten tersebut. Paten-paten yang telah granted tetapi tidak dibayarkan biaya pemeliharaan tahunannya selama tiga tahun berturut-turut maka paten dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan biaya pemeliharaan tahunan paten tidak dibayar oleh pemegang paten yang bisa berakibat paten batal demi hukum di Universitas Brawijaya? (2) Bagaimana upaya pemegang paten (Universitas Brawijaya) agar kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara yang mendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh dari wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu Ketua Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya dan Wakil Rektor II Universitas Brawijaya bersama 6 (orang) inventor Universitas Brawijaya. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dibuat transkrip wawancara. Lalu baru peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan konteks penelitian dan yang tidak kemudian dianalisis dengan hukum, teori dan penjelasan yang berkaitan dengan kewajiban pemegang paten membayar biaya pemeliharaan tahunan paten. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor yang menyebabkan biaya xii pemeliharaan tahunan paten tidak dibayar oleh pemegang paten di Universitas Brawijaya terletak pada faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana hal tersebut berada dalam teori Lawrence M. Friedmann tentang efektivitas hukum atau penegakan hukum. Pertama, substansi hukum dari Undang-undang 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak menunjukkan pertentangan baik dengan Undang-undang yang sejajar (sinkronisasi horisontal) maupun di bawahnya (sinkronisasi vertikal), akan tetapi belum ada peraturan pelaksana yang dapat menjelaskan dan menjabarkan secara terperinci mengenai substansi Pasal 18 Undang-undang Pasal 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kedua, stuktur hukum di Universitas Brawijaya belum mengatur terkait kebijakan ataupun policy yang jelas dan kongkrit guna melaksanakan kewajiban pada Pasal 18 Undang-undang Pasal 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketiga, budaya hukum yang berkembang di kalangan inventor Universitas Brawijaya yaitu mereka diharapkan melakukan penelitian di bidang teknologi untuk menghasilkan paten-paten yang granted. Rata-rata orientasi inventor-inventor Universitas Brawijaya mendaftarkan invensinya yaitu apabila paten tersebut granted maka sertifikat patennya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat mereka karena nilai KUM-nya tinggi serta dapat digunakan untuk akreditasi, baik universitas, fakultas, jurusan, maupun laboratorium. Sehingga banyak paten-paten di Universitas Brawijaya yang tidak laku karena tidak dilakukan upaya komersialisasi dan tidak terserap oleh kebutuhan kalangan industrial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemegang paten (Universitas Brawijaya) agar kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten dapat dilakukan maka pertama, dengan melakukan upaya komersialisasi paten yaitu memasarkan paten-patennya agar digunakan oleh masyarakat dan menghasilkan generating income. Kedua, dengan membentuk unit usaha akademik dengan mekanisme yang lebih terencana yaitu mekanisme kerja komersialiasi hasil riset dan paten Universitas Brawijaya. Ketiga, melakukan alih teknologi, suatu langkah revolusioner yang dilakukan oleh salah satu inventor Universitas Brawijaya, Trinil Susilawati, beliau melakukan kontrak perjanjian pengalihan hak atas temuan teknologi atau perjanjian pemberian ijin penggunaan teknologi dengan kalangan industrial.
English Abstract
In this Thesis, the authors raised the issue of Implementation of Article 18 of Law 14 Year 2001 on Patent InObligation Of Patent Holder To Pay Annual Patent Maintenance Fee. The theme selection’s background by the obligation that is not done by the patent holder to pay the annual patent maintenance fee. In this case the patent holder is Brawijaya University as an institution of higher education and is also concerned with the field of research and community service. Brawijaya University as patent holder has approximately 50 patents that have been granted but not yet paid the annual patent maintenance fee of these patents. Patents that have been granted but not paid the annual maintenance fee for three consecutive years, the patent is declared null and void. Based on the explanation above, this Thesis raised the problem formula: (1) What are the factors that causing the annual patent maintenance fee is not paid by the patent holders and causing patents to be null and void in Brawijaya University? (2) How is the efforts from patent holder (Brawijaya University) in order the obligation to pay the annual patent maintenance fee can be carried out accordance with Law 14 Year 2001 on Patent? Then the writing of this Thesis uses juridical methods of empirical with sociological juridical approach. Primary and secondary data obtained by the author will be analyzed using qualitative descriptive analysis technique is a method of data analysis in a way that describes the overall data obtained from the interview. Analysis of the data in this study begins with an interview with the information giver i.e provider Chief of Central HKI Office Brawijaya University and Brawijaya University Vice Rector II along with 6 (six) Brawijaya University inventors. Furthermore, the results of these interviews were made transript interview. Then author selects and sorts the data according to the research context, after that is analyzed with the laws, theories and explanations relating to the patent holders obligation to pay the annual patent maintenance fee. Results of this thesis shows, the author finds answer to the existing problems that the factors that causing the annual patent maintenance fee is not paid by the patent holders in Brawijaya University based on factors substance of the law, the legal structure and legal culture, as it is in theory Lawrence M. Friedmann about the effectiveness of law or law enforcement. First, the legal substance of the Law 14 xiv Year 2001 on Patent does not indicate opposition either by legislation parallel (horizontal synchronization) or below (vertical synchronization), but there is no implementing regulations that can explain and expound on the substance of Article 18 of Law 14 Year 2001 on Patent. Secondly, the legal structure in Brawijaya University has not set relevant policiesor policy that is clear and concrete in order to implement the obligation in Article 18 of Law 14 Year 2001 on Patent. Thirdly, the legal culture developed among Brawijaya University inventors i.e they are expected to do research in the field of technology to produce granted patents. The average orientation in Brawijaya University inventors is registering a patent, if the invention is granted and the patent certificate may be used for their promotion because of its high of KUM value and can be used for accreditation, to universities, faculty, department and laboratory. So many patents in Brawijaya University unsold because there is less efforts of commercialization and is not absorbed by the industrial needs. To overcome these problems, efforts patent holder (Brawijaya University) that the obligation to pay the annual patent maintenance fee can be done. First, by making commercialization efforts patent which is marketing patent, to be used by the public and gets generating income. Second, by establishing academic business unit with more planned mechanism namely the working mechanism of commercialization of Brawijaya University research results and patents. Third, to transfer technology, a revolutionary step that is carried out by one of the inventors of Brawijaya University, Trinil Susilawati, he was making a contract agreement on the transfer of rights or technological findings the use of technology licensing agreement with industry.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/12/ 051603538 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Apr 2016 14:15 |
| Last Modified: | 25 Apr 2016 14:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112517 |
Actions (login required)
 |
View Item |