Firdaus, Afan (2016) Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Belum Inkracht (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan hukum tentang penerapan asas presumption of innocence pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya belum inkracht. Permasalahan tersebut dilatarbelakang dengan adanya pertentangan norma yang terdapat dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan asas hukum acara pidana presumption of innocence. Yang mengakibatkan, ketidakjelasan status seseorang yang tindak pidana asalnya belum mendapat putusan inkracht yang tentunya sangat berpengaruh dalam proses peradilan di Indonesia. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana penerapan asas Presumption of Innocence pada pasal 69 UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate crime) belum mendapatkan putusan inkracht? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan historis. Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana asal (predicate crime) yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah terlebih dahulu dibuktikan. Asas presumption of innocence menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga kesalahannya tersebut dapat dibuktikan menurut hukum dalam hal ini proses peradilan yang selesai melakukan pembuktian pada saat hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, akan bertentangan dengan asas presumption of innocence, karena predicate crime-nya haruslah dibuktikan terlebih dahulu.
English Abstract
In this paper, the researcher raised the legal issues concerning the application of the principle of presumption of innocence on the examination of crime of money laundering that the predicate criminal offense has not been inkracht. Those problems were based on the presence of a conflict of norms contained in article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering with the principle of criminal procedural law of presumption of innocence. Which resulted in the unclear status of a person that the predicate criminal offense has not obtained inkracht verdict, which is very influential in the judicial process in Indonesia. This thesis raised the formulation of the problems as follows: How does the application of the principle of the presumption of Innocence in article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering, on examination of money laundering that the predicate criminal offense (predicate crime) has not received verdict inkracht? This thesis research was using normative juridical method _ with the approach method of statute approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary were obtained by the researcher will be analyzed using analytical technique of grammatical and historical interpretation. The results of this research is that predicate crime contained in article 2 paragraph (1) Law No. 8 of 2010 about Prevention and Combating of Money Laundering must be initially proven. The principle of presumption of innocence mentions that a person may not be judged wrong until his wrongs are proven based on law in this case is the the judicial process completed to prove when the judge issues a decision which is legally binding. Thus Article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering, which mentions that the crime of money laundering is not mandatory to be initially proven in its criminal offense, would be contrary to the principle of presumption of innocence, because predicate crime must be proven first.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/118/ 051605423 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 20 Jul 2016 15:08 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 07:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112515 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (141kB) | Preview |
Preview |
Text
Halaman_Awal.pdf Download (300kB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (620kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |