Cahyawati, Elly (2016) Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Pada Sidang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Tugas PNS Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat TUN Pada Sidang Di PTUN Surabaya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya pandangan masyarakat mengenal kuasa hukum disama artikan dengan advokat. Berkaitan dengan kuasa hukum atau wakil maka pada praktiknya, penerima kuasa untuk mewakili badan atau Pejabat TUN pada sidang di PTUN tidak hanya advokat saja tetapi pada praktiknya dapat diberikan juga kepada kepala atau staf Biro Hukum, Pegawai, atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi. Seorang Advokat dapat menjalankan tugas profesinya yaitu dengan memenuhi persyaratannya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU Advokat. Jika seorang advokat belum memenuhi syarat-syarat yang dalam UU Advokat maka seorang tersebut belum dapat memberikan jasa hukum kepada klien nya. Jika dilihat dari hal tersebut, maka bagaimana mengenai pns yang ditunjuk untuk mewakili atau sebagai kuasa hukum dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan. Kewenangan dari pns tersebut apakah sama dengan advokat ketika mewakili atau sebagai kuasa hukum. Disini harus lebih diperjelas mengenai pengaturan pelaksanaan tugas masing-masing jika memang ternyata terdapat perbedaan agar tidak terjadi kerancuan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini: (1) Bagaimana pelaksanaan tugas PNS sebagai wakil atau kuasa hukum dari badan atau Pejabat TUN di PTUN Surabaya? (2) Apa saja yang menjadi hambatan PNS sebagai wakil atau kuasa hukum dari badan atau Pejabat TUN di PTUN Surabaya? Karya tulis ini menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode analisa dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan hambatan PNS sebagai wakil atau kuasa hukum pada sidang di PTUN Surabaya. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa pelaksanaan tugas pegawai negeri sebagai wakil atau kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu dengan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri No. 12 tahun 2014 dan melalui prosedur dari pemberian surat tugas hingga pembuatan surat kuasa khusus kemudian pada pelaksanaannya prosentase pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum mengalami keberhasilan dalam menjalankan tugas meskipun terdapat hambatan yang dirasakan baik dari pns itu sendiri maupun dari PTUN.
English Abstract
In this thesis, the author raises concerns regarding the execution of tasks of by Civil Servants when acting as Deputy Attorney or of an agency or officials of State Administration on court sessions in Surabaya State Administrative Court. The background theme considers the view of the persons familiar with the attorney at law interpreted as an advocate. In connection with the attorney or representative, in practice, the recipient body or authority to represent the State Administration officials at a hearing at the State Administrative Court advocate not only to them but in practice such authority can be given to the heads or staff of the Legal Bureau, employees, officers or those specific person as designated by the institution. An advocate can perform his professional tasks provided he meets the requirements as specified by the legislation of the Advocate. If a lawyer has not fulfilled these conditions as prescribed by the Law on Advocates, he cannot provide legal services to its clients. From this point of view a question arises on how civil servants appointed to represent or act as the legal representative of the agency or the State Administration officials can act at a hearing session in administrative court. The authority of the civil servants is the same as those of lawyers when representing or acting as legal representative. Here it should be clarified that regarding the regulation of the implementation of each task if it turns out there is a difference in order to avoid confusion. Based on this, the formulation of the problem in this paper is presented as: (1) how are the duties of the Civil Service implemented when they act as a representative or legal representative of the entity or state administrative official at the State Administration Court Surabaya? (2) What are the barriers to the Civil Service as a representative or legal representative of the entity or state administrative official at the State Administration Court Surabaya? This paper uses empirical methods with sociological juridical approach. Primary legal materials were used and as secondary the analysis using qualitative descriptive technique as a method of detailed analysis to describe and provide relevant research results regarding the performance of duties and barriers to civil servants as representatives or attorney at a hearing in the State Administrative Court Surabaya. From the research results employing these methods, the author obtained the answers to the problems regarding the execution of duties of civil servants when acting as representatives or legal representatives of the Agency or the State Administration officials at a court hearing at the State Administrative Court of Surabaya and concluded that these performance of duties are in compliance with the fulfillment of the requirements in accordance with the Regulation by the Minister of Home Affairs No. 12 of 2014 and through the procedure of granting a letter of assignment thereby creating of a special power of attorney then in practice the percentage of civil servants as a representative or attorney experienced success in performing their duties despite the perceived barriers either of itself or from the state civil servants administrative court.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/103/ 051604720 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Jul 2016 09:24 |
| Last Modified: | 15 Jul 2016 09:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112499 |
Actions (login required)
 |
View Item |