Kurniawati, NurIndah (2016) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Investor Dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan suatu alternatif pembiayaan yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Pembiayaan Sekunder Perumahan ini memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang rata-rata memiliki penghasilan menengah ke bawah untuk mampu memiliki rumah sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Kemudian dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap beberapa sumber hukum yang ada, maka ditemukanlah bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah dan Investor dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan baik yang sifatnya Preventif maupun Represif yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor xii Jasa Keuangan serta bentuk perlindungan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan. Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan ini, selain Bank sebagai penyalur kredit (Originator),dan Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan juga terdapat Nasabah atau Debitur KPR, serta pihak Investor yang menyediakan sumber dana dari Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi yang dibeli melalui bursa. Pihak Nasabah dan Investor merupakan pihak-pihak yang lemah dan sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam kasusnya masing-masing. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang pasti dan cukup melindungi kepentingan baik bagi Nasabah maupun Investor dari hal-hal tersebut di atas maka akan terdapat kepastian upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh secara preventif maupun represif. Mengingat keberadaan sistem keuangan melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan sangat riskan dan apabila terjadi kegagalan maka akan menimbulkan dampak yang sistemik seperti halnya krisis keuangan yang terjadi karena fenomena Subprime Mortgage pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Bentuk perlindungan hukum ini menjadi sangat penting mengingat di dalamnya terdapat upaya terhadap hak-hak yang harus dilindungi dan juga terdapat kewajiban yang pula harus dilaksanakan untuk kemudian di bentuk di dalam norma atau hukum itu sendiri agar dapat berjalan secara efektif, adil, dan bermanfaat.
English Abstract
Secondary Mortgage Facility is an alternative financing that is formed by the government through Peraturan Presiden No. 19 in 2005 as amended by Peraturan Presiden No. 1 in 2008 about Secondary Mortgage Facility. The purpose of Secondary Mortgage Facility is to provide housing finance facility for people who have an income under the average to get their own houses. This research use a normative juridical method with the statute approach. Then do the interpretation of existing law to some sources, then it was found a legal protection form for the Debtor and Investors in the Secondary Housing Finance, both preventive and repressive that were contained in the Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / POJK.07 / 2013 about the Consumer Protection in Financial Services Sector as well as in the other protection that has a relation with the implementation of the secondary mortgage. xiii There are several parties that was involved in Secondary Mortgage Facility, besides the Bank for loan disbursement (Originator), and the Institute of Secondary Mortgage Facility also there was Customer or Debtor mortgages, as well as the investors who provide financial resources of the Asset Backed Securities - Participation Letters purchased via the stock exchange. Debtor and Investor parties are the weak parties and desperately need to get protection in each case. So with the proper legal protection and adequately protect the interests of both the Debtor and Investor of the things that have been mentioned above, then there is a certainty of legal safeguards both preventive and repressive. Given the existence of the financial system through Secondary Housing Finance is very risk and in case of failure it will cause a systemic effect like the financial crisis that occurred because of the phenomenon of Subprime Mortgage in 2008 in the United States. This kind of legal protection becomes very important because there is an attempt of the rights that must be protected and also there is a duty that must be applied in form of norms or the law itself so it can run effectively, fairly, and helpfully.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/101/ 051604718 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Jul 2016 15:52 |
| Last Modified: | 14 Jul 2016 15:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112497 |
Actions (login required)
 |
View Item |