Octavianti, Eriska (2016) Pelayanan Perizinan Industri Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai permasalahan pelayanan publik dalam perizinan industri terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo. Karena pelayanan perizinan industri yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dianggap kurang maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan. Seharusnya pelayanan perizinan industri tersebut sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memuat tentang komponen standar pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan industri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? (2) Apa saja kendala dan bagaimana solusi yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Industri Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet. Teknik analisis data adalah diskriptif analisis. xiii Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih ada banyak pelayanan perizinan industri yang kurang maksimal, dalam pelayanan perizinan industri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menggunakan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dapat diketahui penelitian ini mencakup 1. Pelaksanaan pelayanan perizinan industri, 2. Teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto dimana hukum setidaknya ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur pemerintah, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam pelayanan perizinan industri pasti terdapat solusi didalamnya, terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal. Lalu solusi dalam menangani kendala dalam pelayanan perizinan industri yaitu dengan menambah sumber daya manusia yang berkompeten dan berwawasan luas, membangun atau memperluas gedung, memperluas lahan parkir yang ada dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berperan aktif.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue of public services in licensing industry towards Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo Regency in Sidoarjo. Due tolicensing services industry conducted by the Integrated Licensing Service Agency is consideredless maximalin service delivery. Supposedly the licensing service industries accordance with Article 21 of Law No. 25 of 2009 on Public Service which containa standard component of public service. Based on this background, the formulation of the problem in this study are (1) how the implementation of public services in field industrial licensing at Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo Regency according to the Law No.25 of 2009 on Public Service? (2) What are the obtacles and how the solutions that faced by the Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo Regency according to the Law No.25 of 2009 on Public Service?. Then this kind of research use empirical jurisdiction method with sociological juridical approach. The research location in Industry Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo. Types and Sources of the data are primary and secondary data. The primary data can be obtained by conducting direct interviews with respondents. Secondary data were obtained and literature study, documentation and interne study. The data analysis technique is skriptif analysis. From the results of this research is that there are still many licensing services industry less than the maximum, in industry licensing service at Integrated Licensing Service Agency uses Article 21 of Law No. 25 of 2009 on Public Service. This research can be seen include 1. Implementation licensing services industry, 2. Theory effectiveness of the law by law at least Soerjono Soekanto which is determined by five factors, namely its own law, government xv officials factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors. Licensing service industry there must be a solution, there are internal and external obtacles. Then the solution in addressing the constraints licensing service industry is to increase human resources who are competent and knowledgeable, construct or expand a building, expand the existing parking area and conduct socialization to the public in order to take an active role.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/100/ 051604717 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Jul 2016 15:41 |
| Last Modified: | 14 Jul 2016 15:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112496 |
Actions (login required)
 |
View Item |