Anggraeny, Dian (2015) Penerbitan Izin Pertambangan Yang Tidak Sesuai Dengan Perda Rtrw Kabupaten Pasuruan (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Dan Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam pengusaha bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/ atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan, dan kontrak production sharing. Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif, skripsi ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana proses pemberian izin pertambangan terhadap PT Berkat Granite yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Pasuruan No 7 tahun 2010 ? (2)Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pendirian pertambangan di daerah tersebut yang tidak memiliki izin ? Penulisan karya tulis ini Metode ini dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang di fokuskan pada satu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Karya tulis ini didukung dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. xi Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan ada dua faktor diantaranya Bahwa dalam kasus tersebut dibelakang adanya persyaratan yang tertera dalam Perda Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010 tanpa kita ketahui adanya money politik yang dilakukan oleh pihak pemilk PT. Berkat Granit selaku Usaha Pertambangan dengan Pihak instansi yang terkait. Dari segi positifnya PT. Berkat Granit mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal karena PT tersebut melakukan antisipasi bahaya banjir dan genangan periodik dengan ditetapkannya upaya penanganan/ pengelolaan kawasan rawan banjir tersebut,
English Abstract
In businessman minerals (mining), the government can implement their own and / or appoint a contractor if necessary to carry out jobs that do not work or can not be carried out by government agencies. When mining operations carried out by the contractor, the position of the government is to give permission to the contractor concerned. Permission granted by the government in the form of mining rights, contract work, work agreements, coal mining, and production sharing contracts production sharing. Mineral and coal has an important position and role as a positive impact in supporting national and regional development, as well as improving the welfare of society. Besides the positive impact, mineral and coal mining activities had a negative impact, this paper raised the formulation of the problem (1) How is the process of granting mining permits to PT Thanks Granite which is not in accordance with Regulation Pasuruan No. 7 in 2010? (2) How did the public related to the establishment of mining in the area that does not have a license? Writing this paper this method is used in this research using empirical juridical approach, namely legal research focused on the rule of law or regulations which are then connected with the fact that there are in the field. This work has been supported by the primary data as the primary data and secondary data as supporting data. From these results it can be concluded that there are two such factors in the case behind the existence of the requirements contained in Regulation Pasuruan No. 7 of 2010 without our knowledge the existence of money politics conducted by the pemilk xiii PT. Thanks to Granite Mining as the Parties related agencies. On the positive side PT. Berkat Granite obtain permission from the Board of Investment and Licensing Services for PT is to anticipate the danger of flooding and periodic inundation by the enactment of the handling / management of the flood-prone area.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/98/ 051503144 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 11 May 2015 11:31 |
| Last Modified: | 11 May 2015 11:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112491 |
Actions (login required)
 |
View Item |