Yunisari, Tri (2015) Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat (Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat. Pilihan tema tersebut disebabkan Perkawinan beda agama tidak dapat dihindari lagi. Pemaknaan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi perdebatan mengenai diperbolehkanya perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan juga menghendaki agar perkawinan beda agama di catat. Keadaan inilah yang menjadikan kesulitan dalam pemenuhan syarat untuk mencatat perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah; Apakah urgensitas perlindungan terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak akibat perkawinan beda agama tidak dicatat. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder , dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal terhadap peraturan undang-undang. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang- undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang- undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai isu hukum dari perkawinan beda agama dan perlindungan hukum anak Dari penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya pasal 2 ayat 1 mengatur bagaimana suatu perkawinan dianggap perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut menjadikan perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah selama syarat formil dan syarat materil perkawinan dapat dipenuhi oleh pasangan, serta dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatat sesuai pasal 2 ayat 2, kerap menimbulkan stigmatisasi dimasyarakat bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Padahal sah atau tidaknya tergantung pemenuhan syarat perkawinan dan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan dimintakan oleh pemerintah dalam rangka disiplin administrasi, sehingga negara dapat memantau perkembangan kondisi masyarakat serta mencegah penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan. Peraturan perundang-undangan menghendaki perlindungan anak diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang status anak sebagai anak sah atau tidak, anak luar kawin atau tidak, status sosial, agama, dan kesehatan atau kondisi fisik anak. Oleh karenanya Anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan, tetap diberikan perlindungan hukumnya.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of children protection law due interfaith unrecorded marriage. The theme option background was the interfaith marriage cannot be avoided anymore. Article 2(1) Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 About Marriage still become problem to allowed or not interfaith marriage in the community. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 About Marriage does not have a special arrangement allowed or not regarding interfaith marriage. This condition makes the difficulty in eligibility for interfaith marriage record. Based on this, this paper raised the formulation what is urgensity of children from interfaith marriage unrecorded protection and what form of legal protection of children as a result of interfaith marriage is not recorded. This paper uses normative legal research with statute approach methods and concept approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed by using analysis techniques grammatical interpretation of the rule of law. Interpretation of laws and regulations had been used to seek and establish an understanding of the arguments set forth in the law in accordance with the desired and intended by legislators. Interpretation used by seeking provisions of relevant laws and regulations regarding the legal issues of interfaith marriage and legal protection of children From the results of the study with the above method, writing obtain has the answers for this problems. In essentially no provisions governing how a marriage is considered valid marriage. Article 2(1) Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 About Marriage arrangement validity of marriage. Of these provisions make interfaith marriage can be declared valid if each couple could met the formal requirements and material requirements, and do according to each person respective religion and belief. Sometimes when interfaith marriage is not recorded as. Article 2(2) Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 About Marriage says, it lead the community to stigmatization that the marriage is invalid. Though legitimate or not, depends on eligibility material terms of marriage and to each person respective religions and beliefs. Marriage registration is requested by the government only for discipline the administration. Requires of marriage give protection to children all of children regardless the childs status as a legitimate child or not. So,the children as a result of interfaith unrecorded marriage still has protections.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/90/ 051503005 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Apr 2015 13:57 |
| Last Modified: | 27 Apr 2015 13:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112482 |
Actions (login required)
 |
View Item |