Setiaji, Himawan (2015) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis membahas tentang prtimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba residivis yang ada di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pecandu narkoba residivis khususnya yang ada di Kota Malang. Terkait dengan hal ini tujuan penulis yakni untuk mengathui dan mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim dalam menangani kasus pecandu narkoba residivis. Dalam rangka mengetahui kendala penegak hukum khusunya hakim terhadap tindak pidana pecandu residivis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada hakim yang menangani kasus tindak pidana pecandu narkoba residivis di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari dokumen dan putusan hakim Pengadilan Negeri Malang. Kemudian penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yakni aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandug dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti , sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Dalam hal lain penulis menemukan kendala dalam hakim memberikan pertimbangan pada kasus tindak pidana pecandu narkoba residivis yakni kendala yuridis, kendala teknis dan kendala struktur. Kendala yuridis yakni hakim berhak memilih undang-undang mana yang akan dipakai ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan pada pecandu narkoba residivis apabila bersalah. Sedangkan kendala teknis yakni kendala ini timbul karena lembaga rehabilitasi tidak dapat mengontrol terpidana yang telah menjalani pengobatan atau perawatan (biaya mahal). Kemudian terkait dengan kendala struktur yakni kendala ini muncul karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga rehabilitasi.
English Abstract
In this paper the author discusses the judge consideration in determining criminal sanction for recidivists drug addicts in the city of Malang. This is motivated by the rampant cases of recidivists, especially drug addicts in the city of Malang. Related to this is the authors purpose for mengathui and describe the consideration of judges in handling cases of drug addicts recidivists. In order to understand the constraints of the law enforcement especially judges against recidivists criminal offense addict, then the type of research is empirical legal research. Through juridical sociological research approach. This research was conducted in the District Court of Malang with primary data obtained through interviews to the judge who handles criminal cases recidivists drug addicts in Malang District Court. While secondary data is obtained from the document author and Malang District Court judges ruling. Then the author uses descriptive qualitative technique. Based on the research results, related to the basic consideration of the judge in determining the criminal sanction which juridical and non juridical aspects. Juridical aspects are based on factors contained in the hearing of the public prosecutors indictment, statements of witnesses, testimony of the defendant and the discovery of evidence, while the non-judicial aspects are based on impact factor defendant and defendants condition yourself. In another case the authors find obstacles in the judge to give consideration to the criminal cases that recidivists drug addicts juridical constraints, technical constraints and structural constraints. Juridical constraints that the judge is entitled to choose which laws to be used or where the article will be used explicitly about the sentences imposed on drug addicts recidivists if convicted. While the technical constraints that arise because of this constraint can not control the rehabilitation institute convict who had undergone treatment or care (expensive cost). Then the structure of the constraints associated with this constraint appears because of the absence of coordination between police law enforcement personnel, prosecutors, courts and rehabilitation institution
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/9/ 051502214 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 Mar 2015 14:01 |
| Last Modified: | 18 Mar 2015 14:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112481 |
Actions (login required)
 |
View Item |