Sari, Devi Kartika (2015) Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalam hal penyidikan maupun Kejaksaan dalam hal penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam praktiknya, lembaga praperadilan dianggap tidak sesuai dengan KUHAP dan juga memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) , terdapat satu ide bahwa terdapat peralihan dari lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga praperadilan. Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana analisis yuridis kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana analisis yuridis kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan huku primer, bahan hukum sekunder dan tersier, teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi dan akses internet dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode interpretasi sistematis Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa ternyata belum efektif karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan KUHAP serta banyak kelemahan. Selanjutnya pembaharuan lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki wewenang lebih luas yang menjamin perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, akan tetapi banyak kendala jika diterapkan di Indonesia saat ini.
English Abstract
Pretrial serves as a means of supervision of police action in terms of investigation and prosecution in the case of Attorney in the Criminal Justice System in Indonesia. The supervision aims to provide protection against human rights of the suspect or the accused. In practice, pretrial institution considered incompatible with the Criminal Procedure Code and also has many weaknesses and shortcomings. With the presence of the Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code), there is the idea that there is a transition from pretrial institutions become Preliminary Examining Judge who has more authority than pretrial institution. Under these conditions, the issues raised in this paper is on how the analysis of the juridical position pretrial institution in the criminal justice system in Indonesia and how the analysis of the juridical position Preliminary Examining Judge (HPP) in the criminal justice system in Indonesia. While research method used is the type of normative juridical study, the method used is the approach of legislation and case-based approach, the type and source of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, legal material tracking techniques through the study of literature, study the documentation and access the internet and legal material analysis technique used is the method of systematic interpretation. Pretrial institutions in the criminal justice system that serves as a supervisor on the stage of preliminary investigation to protect the rights of the accused / defendant apparently not effective because in practice it is not in accordance with the Code of Criminal Procedure as well as many weaknesses. Further renewal pretrial institution become Preliminary Examining Judge has broader authority that ensures the protection of rights of suspects/accused, but many obstacles if applied in Indonesia today.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/82/051502810 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 Apr 2015 09:40 |
| Last Modified: | 17 May 2022 01:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112473 |
Preview |
Text
skripsi_devi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |