Pradita, Saktian Naris (2015) Kedudukan Saksi A De Charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kedudukan saksi a de charge pada pengadilan dalam tindak pidana korupsi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang menjerat Anas Urbaningrum, dimana Anas mengajukan saksi a de charge namun saksi a de charge yang diajukan oleh Anas menolak hadir dalam persidangan tindak pidana korupsi. Pengajuan saksi a de charge adalah hak dari tersangka ketika berada dalam penyidikan dan terdakwa ketika berada dalam proses persidangan. Saksi a de charge merupakan saksi yang menguntungkan terdakwa dan dapat membantu terdakwa ketika di persidangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah arti penting kedudukan saksi a de charge pada proses pengadilan tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pengaruh keterangan saksi a de charge terhadap putusan hakim dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa saksi a de charge pada proses persidangan tindak pidana korupsi sangat penting. Sistem pembuktian yang dianut oleh pengadilan tindak pidana korupsi memungkinkan terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan terdakwa dan melawan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Bukti-bukti yang dapat diajukan oleh terdakwa ketika berada dalam persidangan salah satunya adalah dengan menyertakan keterangan dari saksi a de charge. Keterangan saksi a de charge yang diberikan dalam persidangan tindak pidana korupsi memiliki fungsi selain melawan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum juga untuk mempengaruhi keyakinan hakim mengenai terdakwa. Saksi a de charge sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 65. Kebenaran dari suatu keterangan saksi a de charge adalah apabila telah dihubungkan dengan saksi-saksi lainnya dan alat bukti lainnya yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 (1) c KUHAP, wajib bagi hakim untuk mendengarkan keterangan saksi baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau saksi dari terdakwa. Keterangan saksi tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim akan menimbang keterangan saksi a de charge tersebut dan menilai apakah keterangan saksi a de charge tersebut adalah benar dengan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan tindak pidana korupsi.
English Abstract
In this thesis, writer raised a problem concerning position of the a de charge witness in the process court of the crime of corruption. The choice of the theme is due by anas urbaningrum cases, Anas requested a de charge witness but a witness refuses present on corruption trial. Filing a de charge witness is the right of suspects when be in investigation and defendant when were in the process of the trial. A de charge witness is lucrative the defendant and can help a defendant when at the trial. Therefore, there is a issue (1) What is the significance of the position of the a de charge witness in the process of trial corruption crimes? (2) How the influence of a de charge witness have an effect on the ruling of the judge in the crime of corruption?. This thesis uses the normative legal research methods by using the method of statue approach and case approach. Material primary law, secondary and tertiary obtained by the writer and will be analyzed using the grammatical interpretation of analysis techniques. From the results of research with the method above, writer obtain answers against the existing problems that a de charge witness at the process of trial on corruption crimes is very important. Substantiation system which is embraced by the court of corruption crimes allowing a defendant to give evidence that can alleviate the defendant and weaken indictment of public prosecutors. The evidence can be lodged by the defendant when located in the trial one of which is to include information from a de charge witness. The a de charge witness have a function to affect confidence the judge on the defendant. A de charge witness regulated in statue number 8 year of 1981 on the book of the act the event of criminal law (KUHAP) article 65. According to the regulations article 160 (1) c KUHAP, compulsory for judges to listen to witness from public prosecutors or defendant. The witness can influence judicial decisions, where the judge will weigh explanation from a de charge witness judging whether information is true by adjusting with the facts laws discovered by a judge in the trial of corruption crimes.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/71/051502755 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 10:32 |
| Last Modified: | 13 May 2022 03:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112461 |
Preview |
Text
051502755_-_Saktian_NP.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |