Saputri, Cynthia Cindy Ayu (2015) Pengembangan Ekowisata Daerah (Studi Pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pada Dinas Pariwisata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta mengetahui dan mendeskrispikan akibat dari pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el tersebut bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Pemerintah Kota Batu dan bagi masyarakat Kota Batu. Skripsi ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Jalan Sultan Agung nomor 3A Batu, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung dan sampel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari lokasi penelitian, dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelusuran di internet. Teknik memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara yang tidak terstruktur (open interview). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berasal dari peraturan perundang-undangan yang di dapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi, bagi Pemerintah Kota Batu sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah, serta bagi masyarakat Kota Batu yang dimudahkan dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
English Abstract
Research in this thesis aims to identify and analyze the form of delegation of authority that granted by the Ministry of Internal Country Service to the Department of Population and Civil Registration in Batu to print the Electronic Identity Card (KTP-el) as well as knowing and result of the delegation of procurement authority of the KTP-el for the Department of Population and Civil Registration Batu, Batu City Government and the people of Batu City. This thesis is included in the empirical juridical legal writing. The location of research in the Department of Population and Civil Registration Batu, Jalan Sultan Agung number 3A Batu, East Java. The data that used in this thesis are primary data and secondary data using primary data sources and secondary data sources. Primary data sources include data obtained directly and samples in the Department of Population and Civil Registration Batu. Secondary data source materials library, archive data, official data from the study site, and legal materials consisting of legislation relating to the problems and the search results on the Internet. Techniques used to obtain data observation and unstructured interviews (open interview). Data were analyzed using descriptive qualitative method. Based on this research, it is known that the form of delegated authority that obtained by the Department of Population and Civil Registration Batu to print Electronic Identity Card (KTP-el) is derived from legislation by the way of delegation, the delegation of authority of the government by a government organization who has the authority to attributive to other organizations that based on legislation. Legislation that became the basic source of this delegation is Article 8 c of Law No. 24 of 2013 on the Amendment of Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration. The consequences delegation of authority for the Department of Population and Civil Registration Batu as delegates, for the Batu City as local governments are obliged and responsible for organizing the administrative affairs of the population in the area, as well as for the people of the Batu city which facilitated with the management of Identity Card by the delegation of procurement authority KTP-el to the Department of Population and Civil Registration Batu.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/70/051502757 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 11:12 |
| Last Modified: | 13 May 2022 03:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112460 |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |