Rembulansari, GustiAyu (2015) Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase ( Studi Kasus Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dengan Pt Berkah Karya Bersama ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindakan Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut yang menuntut PT Berkah Karya Bersama dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada perjanjian yang telah disepakati keduanya tercantum klausul arbitrase. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa apabila dalam perjanjian telah tercantum klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Apakah tindakan salah satu pihak dalam perjanjian yang mengandung klausul arbitrase mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dibenarkan oleh hukum ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran dan penulis memilih menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang dalam perjanjiannya telah menyepakati adanya klausul arbitrase untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bertentangan denganpasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 11 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa apabila parapihak telah menyepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut arbitrase yang lahir dari adanya klausul arbitrase. Sehingga tindakan Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the Authority Absolute Justice In Indonesia In Checking Containing Dispute Arbitration Clause. The theme choice is motivated by the lack of action Siti Hardiyanti Rukmana or Tutut demanding PT Blessings Work Together to file a lawsuit to the Central Jakarta District Court, while the treaty agreed upon both contained an arbitration clause. As stipulated in Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution explained that if the agreement contained an arbitration clause has, the district court was not authorized to examine and adjudicate the dispute. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: Are the actions of one party to the agreement containing the arbitration clause filed a lawsuit against the law to the District Court justified by the law? Then the writing of this method with the statute approach and case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the interpretation or the interpretation and the author chose to use grammatical interpretation and teleological interpretation. From the results of research by the above method, the authors obtained the answers to the problems that exist that actions taken one of the parties in the agreement have agreed on the existence of an arbitration clause to file a lawsuit to the district court is contrary denganpasal 11 of Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Article 11 of the law explains that if stakeholders have agreed to choose the forum of arbitration as a dispute resolution institutions, the district court was not authorized to examine and adjudicate the dispute as dispute arbitration is an absolute authority that was born from the arbitration clause. So that action Siti Hardiyanti Rukmana or Tutut violate the provisions of article 11 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/66/ 051502720 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Apr 2015 09:45 |
| Last Modified: | 10 Apr 2015 09:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112455 |
Actions (login required)
 |
View Item |