Pribadi, MuhammadArif (2015) Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan eksistensi pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan bertujuan untuk menemukan konsep pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topic permasalahan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah intepretasi garamatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Hasil penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana mati terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang diharapkan mampu menekan semakin merajalelanya kejahatan ini. Melihat apa yang dilakukan Republik Rakya Cina (RRC), penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ternyata efektif dan berhasil mengurangi kejahtan ini. Hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi Indonesia yang saat ini tindak pidana ini sangat marak terjadi. Kesimpulan dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penguatan atau penegasan terhadap Undang-Undang Korupsi perlu dilakukan agar tindak pidana ini tidak terjadi lagi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan pidana mati dalam lebih banyak lagi daripada yang sekarang, yang hanya 1 pasal saja. Pembenahan atau perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini perlu dilakukan supaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.
English Abstract
This minor thesis raises the issue of the existence of the death penalty in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 Juncto Act No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption and the concept of capital punishment in the corruption that is fair. Corruption included in the extraordinary crime against which we need a serious treatment. Strict punishment is necessary to decrease the proliferation of the corruptions such as by punish death penalty to the corruptors. The aims of the study to identify and describe the existence of the death penalty in the Corruption which is contained in the law in Indonesia and aims to find concept of death penalty of Corruption in the Perspective of Criminal Law Reform in Indonesia. The research is normative judicial research with used method that concern to the the statutes approach, case approach and conceptual approach which is supported by the primary legal materials, secondary and tertiary issues relating to the topic. Law analytical technique that is used in this study is the grammatical interpretation. The results of this study talked about the implementation of the death penalty in Indonesia which is contained in the Law and describe the threat of death penalty that is contained in the Corruption Law in Article 2 (2). Death penalty against corruption is an effort that is expected to reduce the corruptions. As Republic of China (RRC) did, the application of the death penalty against corruptions was effective and successful in reduce corruptions. It can be applied in Indonesia to decrease corruptions like in RRC did. Conclusions and suggestions in this paper is a necessary to support of Corruption Law that might be the corruptions hopefully end. One of method to do is to add the death penalty in to some of Corruption Law. Settling or changes to the law that concern corruption needs to be done in order to provide a deterrent effect to the corruptors.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/64/ 051502724 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Apr 2015 10:03 |
| Last Modified: | 10 Apr 2015 10:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112453 |
Actions (login required)
 |
View Item |