Priyandini, Astari (2015) Dikabulkannya Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor.03/Pdt.G/ 2013/Pn.Bky). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dikabulaknnya Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor.03/PDT.G/2013/PN.BKY. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekaburan hukum yang bersinggungan dengan kepastian hukum yaitu bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan seharusnya perkawinan tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah diakui oleh negara, tidak bisa diproses secara hukum dan bahwa perkawinan tersebut sudah menyalahi undang-undang sehingga tidak berkepastian hukum dan tidak dilindungi yang dapat berakibat tidak dapatnya diajukan suatu perbuatan hukum setelah perkawinan berlangsung, salah satunya sebagai dasar dalam mengajukan perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas , karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), Pendekatan Kasus (case approach) pendekatan konseptual (conceptual approach. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi hukum dan penelusuran bahan hukum melalui internet akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal yaitu dengan mendeskripsikan bahasa hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan, diteruskan dengan Interpretasi ekstentif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah hasil deskripsi sehingga menjadi lebih jelas dan Interpretasi teleologis dengan mengaitkan tujuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan berlandaskan pada asas Kekuasaan Kehakiman Ius Curia Norvit, dengan menginterprestasikan secara fakultatif ketentuan pasal 2, baik ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedalam tujuan kemasyarakatan. Dalam perkara perceraian hakim harus berpedoman kepada asas-asas hukum perceraian untuk memeriksa, mengadili dan sebelum memutus perceraian karena harus di yakinin bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Putusan perceraian dari perkawinan tersebut juga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan maupun fakta-fakta yang telah dibuktikan secara benar oleh penggugat melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan memenuhi alasan-alasan mengajukan perceraian yang sudah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Dengan mempertimbangkan juga pada pendirian Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi yaiu nomor 1776 K/ Pdt/2007, dipertahankan dengan memperlunak ketentuan undang-undang, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan perceraian tersebut sekalipun perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang mana tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena dianggap sebagai kelalaian administrasi saja.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/383/051701747 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Feb 2017 08:20 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 02:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112425 |
Preview |
Text
Tidak_ada_file_aslinya.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |