Abdillah, Adhyaksa (2016) Potensi Pemalsuan Data Pada Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Potensi Pemalsuan Data Pada Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah terkait pengenaan tarif pajak penghasilan yang menyalahi pengenaan tarif pajak penghasilan berdasarkan UU PPh yakni UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan mengakibatkan potensi tindak pidana pemalsuan data dalam UU no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan oleh wajib pajak tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Pengaturan terkait pajak penghsilan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2) Apakah terdapat potensi pemalsuan data oleh wajib pajak pada pengaturan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah metode analisis bahan hukum dengan cara menetukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan terkait dan literatur serta pendapat ahli hukum pidana terkait yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. ix Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Yakni terdapat potensi tindak pidana pemalsuan data oleh wajib pajak tertentu akibat diterbitkannya PP nomor 46 tahun 2013. Pemalsuan data perpajakan berbeda dengan tindak pidana Pemalsuan surat dan dokumen dalam KUHP. Selain tindak pidana pemalsuan data tersebut diatur dalam ketentuan UU no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan memiliki sanksi pidana tersendiri, tindak pidana pemalsuan data memiliki unsur tindak pidana yang berbeda dengan pemalsuan surat dan dokumen dalam KUHP. Dapat dikatakan tindak pidana pemalsuan data perpajakan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam KUP. Selama ini penetapan tarif PPh harus berdasarkan Undang-undang dan mengatur secara spesifik jenis penghasilan tertentu yang dikenai pajak. Untuk kali pertama terbit suatu peraturan yang mengatur tentang tarif PPh untuk kelompok penghasilan tertentu berdasarkan PP yakni PP no 46 tahun 2013. Potensi tindak pidana pemalsuan data dapat terjadi akibat penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan PP no 46 tahun 2013 tidak rasional untuk beberapa jenis usaha. Iklim usaha yang semakin buruk akibat belum siapnya Indonesia menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area) tentu juga berdampak pada potensi pemalsuan data oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak.
English Abstract
In this thesis, the author discussed about potential data forgery in setting of collection in income tax under article 2 paragraph (1) of government regulation number 46 year 2013. The background of this case is existence of government regulation which is related with tax fare which is Infringing tax fare based on Income Tax Law, its Law Number 36 year 2008 On Tax Income and can involve a potential crime of data forgery in Law Number 16 year 2009 on General Provision of Taxes by specific taxpayer. Base on that background of issue, this thesis lift formulation of problem : (1) does the regulation of income tax form government regulation number 46 year 2013 about Income Tax From Business Income which is get or obtained by Taxpayer who have Specific Gross distribution have conflict with Law number 36 year 2008 about Income Tax? (2) is it any Potential crime of data forgery cause by existence of Tax Setting From article number 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 46 Year 2013? In order to answer those issue, the type of research used is Normative legal research through statue approach and conceptual approach as its method. Legal material there are Primary, secondary, tertiary data which obtained are analyzed with descriptive analysis technique. descriptive analysis technique is a method to analyze legal materials by determine the content or meaning of regulation form law, literature and criminal law expert opinion related used for reference to answer the issue which become studies object. From research result using method above, author obtain the answer for issue. The issue is potential criminal act of data forgery occur by certain taxpayers as a result of the issuance from government regulation number 46 of 2013. Tax data forgery is difference with forgery of letters and document criminal act in KUHP. Aside tax data forgery criminal act regulated in Law number 16 year 2009 about Common regulation tax and have its own criminal sanction, tax data forgery have criminal unsure which is difference xi with letter and document forgery criminal act in KUHP. As it can says, tax data forgery is a specific criminal act which is regulated in Common regulation of taxes law. The Potential of tax data forgery criminal act can be occur from setting of tax fare based on Government regulation number 46 year 2013 which is illogical for some kind of business . Economy climate which is getting worse cause by Indonesia not ready facing AFTA (Asean Free Trade Area) of course can be an impact to The Potential of tax data forgery criminal act by Taxpayer for purpose decreasing their tax cost. In past, the implementation of income tax fare must be based on Law and specifically regulating specific kind income for tax fare. For the first time rise a regulation which regulate about income tax fare for group of specific amount of income based on regulation of government nd its Government regulation number 46 year 2013. The Potential of tax data forgery criminal act can be occur because of implementation of income tax fare based on government Regulation number 46 year 2013 is illogical for some kind of business. Economy climate which is getting worse because of Indonesia not ready facing AFTA of course, have an impact to The Potential of tax data forgery criminal act by Taxpayer for decreasing their Tax fare.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/371/ 051604314 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 May 2016 15:32 |
| Last Modified: | 10 Jan 2022 05:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112413 |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (191kB) | Preview |
Preview |
Text
bAGIAn_aWAL.pdf Download (372kB) | Preview |
Preview |
Text
adhyaksa-Abdillah(11501000111134).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |