Girsang, CosmanOktaniel (2016) Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Puu-X/2012 ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengaturan tinjauan yuridis keputusan mahkamah Konstitusi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Ppu-X/2012 tentang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas yang jika mengaacu pada pasal 244 KUHAP yang melarang adanya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, namun oleh Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Sehinggga ininmenyebabkan H. Idrus Mengajukan Uji Materiel Ke Mahkamah Konstitusi Adapun dasar Mahkamah Konstitusi memutus permohonan Pasal 24C Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Hal itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 144/PUU-X/2012 diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga didalam putusannya yang bernomor 114/PUU-X/2012, MK mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan Frasa “ kecuali dalam Putusan Bebas” dalam pasal 244 KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk semua jenis putusan pengadilan baik pada tingkat pertama dan tingkat kedua, baik jaksa ataupun terdakwa dapat mengajukan kasasi, tanpa ada pengecualian dan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ini, akan menciptakan satu keadaan hukum yang jelas, sehingga hak-hak dari terdakwa juga akan jelas sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya putusan MK bernomor 114/PUU-X/2012 diharap lembaga legislatif segera merevisi KUHAP dan segera mengesahka RUU KUHAP karena sudah tidak relevan.
English Abstract
Toward this Thesis, the author raised the issue regarding to the problems in arrangment of Judicial Review of Constitutional Court Legal Effort of Cassation Against Acquittal in Human Rights Perspective (Analysis The Verdict of Constitutional Court Number 114/PPU-X/2012 concerned in appeals to the acquittal. The preference of this topic based on proffering of cassation by Publik Procecutor against the acquittal which is in Article 244 KUHAP prohibit the proffering of cassation against the acquittal, neverthless the Publik Procecutor proffering the cassation to Supreme Court. Thus, it is cause H.Idrus proffering Material Test meanwhile the Constitutional Court’s reason of verdict the application in Article 24 C sentence (1) Constitution of The Republic of Indonesia 1945, Constitution Court Act Number 24 year 2003 is coherent declared that Constitutional Court is authoraitative to judge the first and last level. It is mean the verdict of Constitutional Court is final and binding. This study uses juridicial normative research method, the method of approach used is statute approach and case approach. The primary legal materials, secondary and tertiary which obtained by library study. Afterwards, these legal materials analysed with grammatical interpretation techniques. As the result of the observation according to methods above, the author gain the answer over the problems existing that the verdict of Constitusional Court number 14/PUU-X/2012 is defined that Supreme Court defnitely declare the defendant is fault and be punished by criminal law. Thus, in the verdict of number 114/PUU-X/2012, Constitutional Court grant the application by applicant which declaring the phrase “except in Acquittal” in Article 244 KUHAP declared contradict with Contitution of The Republic Indonesia 1945 and do not have binding legal force. Thus, for every types of court’s verdict whether in first level and second level, either procecutor nor the defendant be able to proffer the cassation, without the exception and to ensure the Human Rights that grant the applicant’s application in part of this, shall create the obvius law situation, therefore the rights from the defendant will be obvious as described in Article 28 D sentence (1) Constitution of The Republic Indonesia 1945. By the existence of Constitutional Court’s verdict number 114/PUU-X/2012 is expected the legislative institution immediately revise KUHAP and validating RUU KUHAP because not irrelevant
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/362/ 051603525 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 10:10 |
| Last Modified: | 21 Apr 2016 10:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112403 |
Actions (login required)
 |
View Item |